Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Pemerintah Provinsi Papua memastikan pelantikan bupai dan wakil bupati Deiyai terpilih, Ateng Edowai-Hengky Pigai, bakal diselenggarakan pada pada 20 Februari 2019 mendatang.
Pemerintah Provinsi Papua optimis penyerapan Dana Alokasi khusus (DAK) fisik tahun 2019, mampu terealisasi 100 persen.
Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Noak Kapisa menyebut kemungkinan ASN untuk cepat naik pangkat bila kreatif menyusun karya tulis ilmiah (KTI). Hal demikian dikarenakan, KTI merupakan salah satu unsur dalam penilaian untuk kenaikan pangkat.
Mendapat dukungan dari ribuan warganya terkait dugaan intimidasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Papua Lukas Enembe merasa bersyukur dan berterima kasih.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan telah menyurati PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk meminta mempekerjakan kembali eks karyawannya yang di PHK secara sepihak.
Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas kesehatan menyebut sekitar tiga kabupaten di bumi cenderawasih, kini layak dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) demam berdarah dengue (DBD) karena telah mengalami peningkatan kasus diatas dua kali lipat.
Tim kuasa hukum Pemprov Papua menyatakan siap mengawal laporan tindak pidana bidang ITE dan pencemaran nama baik (fitnah) melalui media elektronik, yang diduga dilakukan tim penyidik KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji kengototan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya mempertahankan sumber daya alamnya. Teranyar, Pemprov Papua pun menolak pengajuan permohonan penambahan lahan seluas 1000 hektar untuk eksplorasi tambang, oleh PT Freeport Indonesia.
Pemerintah Provinsi Papua mulai memetakan posisi atau jabatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai potensi dan kompetensinya untuk mengikuti seleksi jabatan yang bakal dibuka dalam waktu dekat.
Tim kuasa hukum Pemprov Papua menyampaikan telah meminta penjadwalan ulang kepada penyidik Polda Metro Jaya, terkait pemeriksaan terhadap tiga saksi (dua ASN satu legislator DPR Papua), menyangkut dugaan penganiayaan sebagaimana dilaporkan KPK, beberapa waktu lalu.
Pemerintah Provinsi Papua memastikan segera mengujicobakan metode baru penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) ke 29 kabupaten dan kota.
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemprov Papua, diimbau lebih dini memberikan peringatan terhadap upaya maupun praktik-praktik korupsi yang melibatkan pegawai negeri sipil (PNS).

instansi