Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Penolakan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap proposal Pt. Inalum terkait divestasi saham PT. Freeport Indonesia (PTFI), berbuntut pemanggilan Presiden Jokowi.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Noak Kapisa mengingatkan instansi terkait untuk mewaspadai wabah polio yang saat ini terjadi di Papua Nugini.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua saat ini sudah genap 17 tahun. Sekitar empat tahun lagi atau tepatnya di 2021, UU tersebut bakal kadaluarsa atau habis masa berlakunya.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi maupun kabupaten dan kota se-Papua, diimbau dapat menampung hasil-hasil pertanian masyarakat yang kesulitan memasarkan produknya kepada konsumen.
Pengawasan terhadap orang asing meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk di Papua perlu mendapat perhatian dari semua pihak.
Produksi beras lokal Papua, baru dapat menutupi 63 persen total kebutuhan beras di Provinsi Papua, sementara sisanya atau 37 persen masih didatangkan dari luar Papua.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirut RSUD Jayapura Anggiat Situmorang menilai hal paling utama yang mesti diperbaiki secepatnya di rumah sakit milik pemerintah tersebut, adalah masalah sumber daya manusia (SDM).
Sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Papua akan menyelesaikan pembayaran Tunjangan Pendapatan Penghasilan (TPP) terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menyikapi penolakan Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH terhadap proposal PT Inalum terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI), Pememerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama stakeholder terkait membahas penyertaan 10 persen saham Papua di Freeport.
Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PT PPMA) Papua mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat posisi masyarakat adat menjadi pengelola langsung sumber daya alam yang ada di negeri ini.