Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengajak masyarakat bumi cenderawasih agar gemar mengkonsumsi pangan lokal dalam beberapa iven maupun kesempatan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai UU Otonomi Khusus (Otsus) diyakini menjadi jawaban satu-satunya untuk menguatkan integrasi Papua didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perempuan di Papua menjadi yang paling rentan terinveksi TB paru, dimana ibu rumah tangga menjadi yang terbesar.

Asisten Bidang Pemerintah Sekda Papua, Doren Wakerkwa, SH kembali mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat menjadi perhatian serius terhadap daya serap anggaran.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Papua, pada 2019 mendatang, bakal memprakarsai menyusun peta sebaran HIV/AIDS bersama instansi terkait, di seluruh bumi cenderawasih.

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia Program Papua menyatakan kawasan konservasi tidak dipandang sebagai penghambat pembangunan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada triwulan pertama 2018, jenis kelamin jumlah penderita HIV perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dimana perempuan mencapai 7.440 orang sementara laki-laki 5.825 orang.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua memastikan penerimaan CPNS 2018 di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, bakal dilaksanakan pada tahun ini setelah mekanisme perekrutan disepakati bersama Kemenpan RB.

Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan untuk menambah jumlah jabatan Staf Ahli (Sahli) Gubernur yang sebelumnya tiga menjadi lima. Penambahan tersebut bertujuan memaksimalkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di lingkungan pemerintah provinsi.

Gubernur Papua Lukas Enembe memerintahkan pihak ketiga untuk tetap melanjutkan pekerjaan pembangunan Jembatan Holtekamp meski masih ada gugatan dari pemilik ulayat ke pengadilan.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal merasa bangga dengan keberadaan Jembatan Holtekamp yang sebentar lagi dapat difungsikan oleh seluruh masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 yang menguraikan bahwa setiap ASN memiliki hak dan Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Untuk memenenuhi hak dan kewajiban pegawai ASN tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Rencana pengembangan SDM ASN , dalam konsep manajemen talenta (talent management), diperlukan untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM ASN terbaik pada jabatan yang sesuai sehingga proses perencanaan suksesi (succession planning) organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan (sustainable).Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara telah dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 70 yang menguraikan bahwa setiap ASN memiliki hak dan Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Untuk memenenuhi hak dan kewajiban pegawai ASN tersebut maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing. Rencana pengembangan SDM ASN , dalam konsep manajemen talenta (talent management), diperlukan untuk menyiapkan dan mendapatkan SDM ASN terbaik pada jabatan yang sesuai sehingga proses perencanaan suksesi (succession planning) organisasi dapat berlangsung secara berkesinambungan (sustainable).