Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua, Elias Wonda mengatakan, pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik swasta ataupun negeri berada di bawah pemerintah provinsi.
Guna menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH ke Papua New Guinea (PNG) belum lama ini, yang mana salah satunya membahas masalah rute penerbangan baru dari Papua ke PNG, maka Gubernur Papua, Lukas Enembe menemui managemen Lion Air Group, Senin (1/10/2018) di Jakarta.
Usulan Pemerintah Provinsi agar perekrutan CPNS 2018, memprioritaskan putra dan putri asli Papua, mendapat tanggapan positif dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengapresiasi pemberian penghargaan kenaikan pangkat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi 61 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IVC di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota.
Sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, negara diaamanatkan berkewajiban menyediakan rumah bagi warga masyarakat.
Pemerintah Pusat mendorong pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua yang belum memiliki bangunan untuk tempat tinggal tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua mengeluhkan pemberlakuan sejumlah regulasi yang pada akhirnya memicu defisit anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Masalah kemacetan di Kota Jayapura pada jam-jam sibuk sudah tak terelakkan lagi. Hal demikian dikarenakan pertumbuhan kendaraan bermotor sangat cepat dibanding luas jalan yang ada di Kota Jayapura.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua optimis penyerapan anggaran mampu mencapai diatas 80 persen saat penutupan tahun anggaran 2018.
Pemberlakuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, mulai disosialisasikan di Provinsi Papua. Regulasi yang sejatinya diterapkan sejak Juli lalu tersebut, diharapkan mulai dilaksanakan pada 2019 mendatang, sebab memberi banyak afirmasi bagi orang asli Papua (OAP).
Provinsi Papua yang saat ini terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Kendati demikian, sampai saat ini baru kurang lebih sembilan pemerintah daerah (pemda) yang memiliki bagian khusus menangani pengadaan barang dan jasa.