Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Pemerintah Pusat diminta untuk meningkatkan biaya perekaman e-KTP, yang sampai saat ini hanya berjumah sekitar Rp500 juta dari Dana Alokasi Umum (DAK).
Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengaku optimis mampu mencapai target perekaman e-KTP sebesar 80 persen di tahun ini. Hal demikian disampaikan Walikota Benhur di Jayapura, kemarin.
Kementerian Agama Provinsi Papua diminta melaksanakan lima nilai budaya kerja, yakni integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab dan keteladanan guna mendukung pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut pada Februari 2018, mengalami penurunan sebesar 46,14 persen, yaitu dari 12.717 orang pada Januari menjadi 6.849.
Menyikapi pesatnya perkembangan arus globalisasi informasi akhir-ahkir ini, Penjabat Sementara (PJs) Gubernur Papua Soedarmo meminta seluruh generasi muda agar dapat menjaga persatuan dan kesatuan yang sudah terkelola dengan baik selama ini.
Wacana untuk mengecat seluruh mobil dinas dengan logo Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), mendapat tanggapan positif dari banyak pihak, tak terkecuali masyarakat maupun pejabat pemerintahan itu sendiri.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan ketersediaan jaringan internet yang minim baik di wilayah pedalaman pesisir maupun pegunungan, bukan merupakan kendala utama dalam perekaman e-KTP.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giay Provinsi Papua menilai perawat merupakan ujung tombak dalam memberi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) 2018, diharapkan menyepakati rencana kerja (renja) yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Saat ini, seluruh dinas sosial (dinsos) di Indonesia telah telah berdiri sendiri dan terpisah dari uruan kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). Pemisahan dua urusan ini dipandang baik, karena memilki program dan kegiatan yang berbeda.