Satgas COVID Targetkan Vaksinasi Capai 70 Persen Sebelum PONSatuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Provinsi Papua menargetkan proses vaksinasi bakal mencapai 70 persen, dua pekan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua meminta kepastian jaringan pihak Telkom saat iven empat tahunan tersebu, dihelat Oktober 2021 mendatang.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Nicolaus Wenda mengingatkan honorer K2 untuk berhati-hati dengan para calo yang menjanjikan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemerintah Provinsi Papua memastikan lulusan CPNS rekruitmen 2018, khusus guru dan tenaga kesehatan, tetap diterbitkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP), kendati belum mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) maupun Sertifikat Pendidik (Serdik).
Sebanyak 102 dokter Orang Asli Papua (OAP) yang akan mengambil jenjang spesialis program beasiswa Otonomi Khusus (Otsus) telah selesai menjalani tes wawancara dilanjutkan pembekalan.
Genap usia ke-75 tahun, Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua memastikan tak hanya fokus memenuhi kebutuhan darah, namun siap membantu mengatasi masalah kemanusiaan yang terjadi di bumi cenderawasih.
Pemerintah Provinsi Papua kemungkinan besar mengambil langkah lebih jauh untuk mengevaluasi program adaptasi normal baru yang dalam sebulan terakhir ini, mulai diterapkan di seluruh Bumi Cenderawasih.
Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk membenahi kondisi corona di sembilan provinsi, salah satunya Papua, tiba di Jayapura, Kamis (17/9/2020).
Stadion Papua Bangkit yang berlokasi di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, dipastikan segera berganti nama pada 20 Oktober 2020 mendatang, bertepatan dengan peresmian seluruh venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021.
Tim Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, menyerahkan hasil kajian Draft UU Otsus kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, Rabu (16/9/2020), di Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua segera mengusulkan penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebanyak 561 tenaga honorer K2 kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).