Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) DPR RI, H Arwani Thomafi melakukan Kunjungan kerja ke Jayapura, Papua, Selasa (16/2). Kunjungannya ke Jayapura, dalam rangka mencari masukan dari pihak pemerintah daerah guna keperluan penyempuraan RUU Larangan Minol DPR RI. â€œKunjungan kerja Pansus RUU larangan Minol ke Jayapura dimaksudkan mencari masukan dan mendalami bahan-bahan yang selama ini sudah terhimpun. Kita juga berkeinginan agar proses pembahasan RUU ini bisa melibatka
Gubernur Papua Lukas Enembe menilai pemerintah pusat sudah tak bersimpati mendorong pembahasan RUU Otsus Plus, meski lembaga legislatif sudah menyatakan kesiapan. â€Pemerintah sudah tidak simpati dengan RUU Otsus Plus, meski DPR mungkin sudah oke. Intinya pemerintah pusat kami nilai sudah tidak simpati dengan kita,”kata Gubernur Lukas di Jayapura, Selasa (16/2).Lukas melihat sudah tidak ada lagi celah untuk mendorong RUU itu dapat masuk dalam pembahasan program legislasi nasional (progel
Dinilai belum digunakan sebagaimana mestinya, Penjabat Bupati Kabupaten Waropen FX Mote bakal menertibkan aset bergerak dan tak bergerak milik pemerintah daerah. Hal itu dikatakan FX Mote kepada pers, di Jayapura, baru-baru ini.Ia mengaku sudah memerintahkan Kepala Bagian Pengelolaan Aset untuk segera menginventarisasi seluruh aset milik Pemkab Waropen.Upaya ini, lanjut dia, sekaligus mendata kembali seluruh aset-aset pemerintah daerah yang ada di Waropen. “Sebab selama ini menurut penila
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua mengalami kekurangan tenaga pustakawan, dimana saat ini hanya ada sekitar 29 pegawai yang aktif.Kepala BPAD Papua, Anni Rumbiak mengatakan hal itu kepada pers, di Jayapura, pekan lalu.“Pustakawan kami kurang, karena banyak yang sudah pensiun. Hal ini berpengaruh pada SDM di perputakaan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota sehingga otomatis menjadi kurang,” jelasnya.Anni mengatakan, untuk menjadi seorang pustakawan harus memiliki kar
Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen optimis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah akan diserahkan paling lambat awal Februari mendatang. Pasalnya, evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 di Kementrian dalam Negeri, sudah rampung.“APBD yang dievaluasi di kementrian itu sudah selesai. Sehingga tidak terlalu lama lagi DPA akan segerak kita serahkan kepada seluruh SKPD. Estimasi kami paling lambat awal Februari ini sudah diserahkan,” terang Sekda
Pemerintah Provinsi Papua bakal meningkatkan peran aktif masyarakat adat dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup di “bumi cenderawasih”.Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Papua, Dr. Noak Kapisa,MSc saat ditemui awak media di Jayapura, pekan kemarin.Ia yakin strategi ini bakal memberi dampak yang positif bagi lingkungan hidup serta masyarakat adat itu sendiri. “Tapi sebelumnya kita beri informasi yang benar mengenai pelestarian lingkungan hidup
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Papua tahun ini menargetkan pencetakan 4600 hektar lahan sawah yang tersebar di lima kabupaten.Hal itu dikatakan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Papua, Semuel Siriwa kepada pers di Jayapura, Sabtu (30/1).Kelima Kabupaten itu, yakni Merauke 2000 hektar, Nabire 1000 hektar, Kabupaten Jayapura 500 hektar, Keerom 700 hektar dan Mappi 400 hektar.“Untuk Kabupaten Merauke kemungkinan hari ini (senin,red) dilakukan penandatanganan kotrak kerj
Pemerintah Provinsi kembali mendorong Rancangan Undang Undang (RUU) Otsus Plus agar bisa masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).Sekertaris Daerah Papua Hery Dosinaen di Jayapura mengatakan komunikasi dengan para wakil rakyat sudah dibangun. Harapannya RUU ini bisa segera diakomodir dalam prolegnas untuk selanjutnya disahkan di DPR RI.“Kita terus mengupakan RUU Otsus plus bisa diterima dan disahkan pada tahun mendatang. Saya beberapa waktu lalu juga sudah memaparkan tentang rancanga
Pemerintah Provinsi dalam waktu dekat segera mengambil keputusan untuk penyelesaian aset di Tanah Abang Jakarta.Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan di Jayapura mengaku, meski akan segera mengambil langkah, pemprov tak mau gegabah dan salah mengambil keputusan.“Sehingga kami merasa perlu melakukan rapat bersama dengan tim negosiasi mess Pemprov Papua di Jakarta. Tujuannya agar supaya keputusan yang diambil nanti menguntungkan semua pihak,” ujar Sekda Hery Jumat (29/1).Menurut
Pemerintah Provinsi Papua nampaknya tak setengah-setengah dalam meningkatkan produksi komoditi buah merah.Tahun ini, Pemprov melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua kembali menyiapkan 1000 pohon bibit buah merah yang akan dibagikan kepada petani di 14 kabupaten.“Tahun ini kita tetap kembangkan tanaman buah buah merah. Komoditi ini tetap diberikan untuk 14 kabupaten sebagai sentra pengembangan buah merah,”  terang Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pro
Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua menilai masalah kependudukan menjadi kendala utama penanganan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini.Panjangnya garis batas wilayah yang mencapai 800 km dengan mencakup 12 kabupaten, membuat penanganannya menjadi kurang maksimal. Hal itu juga dikarenakan sebagian besar warga Papua Nugini di perbatasan, memiliki hubungan kekerabatan/keluarga dengan warga Papua di Indonesia. "Seperti itu masalahnya, sehingga bagai
Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Papua diminta segera membantu menyiapkan sarana pengairan bagi petani di Kabupaten Merauke, berkenaan dengan minimnya curah hujan di “Kota Rusa” tersebut.Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtkultura Provinsi Papua Semuel Siriwa, lazimnya curah hujan di Merauke mulai normal sejak November 2015 lalu. Namun sampai saat ini, harapan itu tak kunjung terjadi, sehingga dikhawatirkan mengganggu pelaksanaan musim tanam di Merauke.“Informasi dari BMKG itu b

instansi