Pilihan Menu
Kontak Informasi
Alamat

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Papua

Email

info@papua.go.id

Phone

(0967) 537 523

Lukas Enembe, S.IP, MH gub.jpg

Klemen Tinal, SE, MM wagub.jpg

     Sekertaris Daerah Herry Dosinaen mengakui sulitnya investasi masuk ke Papua dikarenakan masalah tanah. Hal demikian juga menjadi hambatan utama bagi Papua dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah.Menyikapi hal itu, Pemerintah Provinsi Papua sedang merekonstruksi UU Otsus secara total dengan harapan masalah pertanahan serta hal lainnya dapat diatasi guna mempercepat pembangunan daerah di negeri ini.      Semoga UU Otsus plus yang diajukan sebagai rekons
       Agar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di masa mendatang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dihimbau menyelesaikan dan menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.Hal tersebut sebagaimana penegasan Kepala Inspektorat Provinsi Papua, Anggiat Situmorang pada acara penandatangan Pakta Integritas Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov Papua dalam rangka Peningkatan KualitasOpini Laporan Keuangan Pemeri
     Pemerintah Provinsi Papua melakukan pertemuan bersama PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam rangka membahas isi penandatanganan Memorandum of Undastanding (MoU). Sebagian besar isi dari MoU tersebut menurut informasi yang dihimpun bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua. “Kedatangan kami bertemu dengan Gubernur dan sejumlah dinas terkait adalah membicarakan isi dari MOU dan meminta saran serta masukan dari pimpinan daerah”ungkap Rozik Boedioro Soetjip
      Gubernur Lukas Enembe, SIP, MH, Senin (18/8), menerima rombongan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) yang terdiri dari 23 siswa program reguler angkatan ke-52 serta 7 orang staf maupun pengajar.Kedatangan rombongan Lemhanas ke Papua diantaranya bertujuan mencari informasi mengenai program pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, serta tentang kendala apa saja yang muncul. “Kita ingin mengetahui bagaimana pembangunan dilaksanakan di Papua dengan adanya letak geogra
     Meskipun  Provinsi  Papua dikenal sebagai daerah rawan konflik,  namun tak satupun gesekan yang terjadi itu diakibatkan oleh gesekan agama. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Hery Dosinaen, tingginya toleransi umat beragama yang terjadi baik antara mayoritas dan minoritas merupakan alasan utama mengapa tak ada pertikaian karena masalah agama di Papua."Saya bisa katakan kita patut bersyukur di Papua karena toleransi agama begitu erat dan sangat tinggi. Mes
     Tim Asistensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua/Papua Barat kembali membahas Rancangan Undang-Undangan (RUU) Pemerintahan di Tanah Papua.Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),Selasa kemarin. Perwakilan dari Pemerintah Provinsi diwakilkan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteran Rakyat Sekda Papua, Doren Wakerkwa.Dalam arahannya Sekda Papua, Hery Dosinaen, pada penyerahan sertifikat tanah di Sasana Krida, Kantor Gubernur
    Pemerintah Provinsi Papua melalui Sekertaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen mengakui, sebagian besar aset Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua, tak memiliki sertifikat tanah sehingga kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, lanjut dia, masalah ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang perlu diatasi sesegera mungkin supaya tak lagi menjadi temuan di masa mendatang.     Setiap tahun hasil pemeriksaan BPK (soal aset tak bersert
    Sertifikat hak  atas tanah kepada 11 kabupaten  dan satu  kota di Papua. Penyerahan di Aula Sasana Krida Kantor Gubernur Papua oleh Sekda Papua, Hery Dosinaen kepada Kepala BPN Papua, Nicolas Wanenda, dan Deputi Survey Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, Irawan Sumanto, Selasa (12/8). 11 kabupaten dan satu kota yang menerima sertifikat hak atas tanah adalah Kantor Pertanahan Kota Jayapura 40 sertifikat, Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura 160 sertifikat, Kantor Pertanah
     Rencana pemerintah pusat memberikan kelonggaran ijin bagi PT Freeport Indonesia untuk mengekspor konsentrat tembaga dari Papua, disambut positif Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua.Menurut Kepala Dinas Perindsutrian  dan Perdagangan Provinsi Papua Septinus Hamadi, bila rencana itu terwujud maka dapat memberi dampak secara langsung terhadap Kabupaten Mimika dan Papua secara umum karena adanya ekspor konsentrat tembaga. 
     Dalam rangka melakukan penyegaran dalam lingkungan kerja, Badan Kesbangpol Provinsi Papua melakukan rotasi jabatan sembilan pejabat eselon IV.Pelantikan dilakukan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Musa Isir mewakili Gubernur Papua, dikantornya yang turut dihadiri seluruh staf. Dalam arahannya Musa Isir mengatakan pelantikan ini selain untuk rotasi tetapi juga untuk mengisi jabatan struktural eselon IV di SKPD yang sebelumnya kosong. Hal ini pula sebagaimana dinamika org
     Dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-69, Pemerintah  Provinsi Papua menggelar lomba gerak jalan yang diikuti para murid-murid Sekolah Dasar yang ada di Kota Jayapura. Kegiatan lomba tersebut dilepas langsung oleh Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (7/8) siang. Dalam arahannya, Sekda Papua, Hery Dosinaen, SIP mengatakan event ini merupakan awal dari kegiatan yang dirancang pemerintah provinsi dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-6
       Ditetapkannya mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH sebagai tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pada Selasa (5/8) malam, menjadi warning (peringatan,red) bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua.Hal tersebut sebagaimana penegasan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Drs. F.X. Mote, M.Si saat dicegat wartawan usai menghadiri acara Uji Kompetensi Wartawan (UKW), bertempat di Hotel Sahid Jayapura, Rabu (6/8) pagi.Juru Bic

instansi