Menyusul adanya statement dari Wakil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, M. Ayomi yang menyatakan manajemen  perikanan belum mampu menyerap dan tidak siap mengelola dana APBN dari Dewan Kelautan dan Perikanan (DKP) senilai total Rp.  40 milyar, sehingga anggaran sebesar Rp. 12,1 milyar harus dikembalikan ke kas negara karena tidak digunakan, dibantah dingin  oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Astiler Maharadja,Rabu (13/12), usai mengikuti upacara peringatan  hari nusantara ke – 7 di Halaman Kantor Gubernur. Menurutnya, alasan tidak dikerjakannya sisa anggaran APBN Tahun 2006 dari  DKP senilai Rp. 12,1 milyar sehingga harus di kembalikan, karena masih ada sejumlah persoalan yang salah satunya masalah  tanah. Sehingga mengganjal program pelaksaanan kegiatannya.
“Jadi tidak benar kalau manajemen perikanan tidak mampu menyerap dan mengelola dana itu. Sebenarnya ada persoalan masalah  tanah yang mengganjal program kegiatan itu. Seperti pembangunan Kantor Perikanan yang baru dengan kucuran dana tahap awal  senilai Rp. 7 milyar yang masih tertunda pelaksanaannya karena kita harus merelokasi 13 kk yang ada di kisaran kantor  perikanan. Kemudian pembangunan pelabuhan Perikanan Sandar senilai Rp. 3 milyar dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) senilai  Rp. 1 M di Biak yang lokasi tanahnya masih bermasalah,” ucapnya. Menurut Dia, dikembalikannya anggaran APBN ke DKP ini, tidak  akan mempengaruhi permintaan anggaran APBN untuk tahun 2007. Sebab manajemen perikanan mempunyai alasan yang kuat dan lebih  memilih mengembalikan anggaran itu daripada memaksakan pengerjaannya. Astiler menambahkan, bahwa anggaran yang dikembalikan  itu juga tidak akan mubasir karena akan kembali dianggaran pada tahun 2007 mendatang, mengingat tutup buku untuk tahun  anggaran 2006 sudah tinggal menghitung jari “Kita tidak mau ambil resiko. Apalagi ini sudah mau tutup buku. Pengembalian ini  tidak akan mempengaruhi permintaan kita tahun depan, karena kita punya alasan yang kuat dan kegiatan maupun anggaran yang
dikembalikan akan dianggarkan lagi pada tahun depan. Saya juga sudah menjelaskan, melaporkan dan membicarakan hal ini dengan  Irjen DKP di Manado kemarin dan mereka mengerti,” kata Astiler.