Pemkot Diingatkan Konsisten Cegah Banjir
Pemerintah Kota Jayapura diingatkan untuk lebih konsisten lagi menangani banjir yang kerap kali terjadi ketika hujan turun mengguyur kota port numbay. Penegasan ini sebagaimana dikemukakan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Paskalis Kossy di ruang kerjanya, Jumat (13/2) kemarin.
Menurut Paskalis, banjir yang sering melanda kota ini, berpotensi menggangu aktivitas perekonomian daerah sehingga perlu mendapat penanganan khusus dari pihak pemerintah daerah terkait.
“Jadi, pemkot kita harap bisa konsisten. Sebab banjir sudah sangat mengganggu aktivitas warga,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Paskalis menyoroti ijin pembangunan perumahan di areal konservasi yang sudah barang tentu menghalangi penyimpanan air untuk meredam banjir.
“Contohnya pembangunan perumahan diatas Kantor Walikota yang tentunya tidak boleh diberikan ijin karena berada diaeral konservasi tapi justru pembangunannya jalan terus,” kata dia.
Menurutnya, pembangunan perumahan pada areal konservasi seperti itu, tentu saja dapat dikatakan sebagai bentuk tidak konsistennya Pemkot Jayapura dalam melakukan penanganan banjir. Sebab jika di seluruh areal konservasi dibuat bangunan, sementara hutan yang ada diratakan maka jangan heran jika Kota Jayapura akan sering dilanda banjir setiap kali hujan turun.
“Jadi, kita tidak perlu heran lagi kalau daerah Entrop selalu banjir jika hujan turun. Sebab areal konservasi untuk menyimpan air sudah diratakan hutannya,” cetus dia.
Seharusnya, lanjut Paskalis, jika ada pembangunan perumahan atau fasilitas umum lainnya maka akan jauh lebih baik diarahkan oleh Pemkot ke wilayah kota baru bukannya meratakan hutan-hutan yang berada di bagian atas. Sebab jika penahan air dibagian dataran tinggi telah diratakan, maka banjir tentu tidak akan terelakan lagi.
“Oleh karena itu, saya pikir bahwa hal ini perlu menjadi perhatian pihak Pemkot diwaktu-waktu kedepan. Agar jangan ada lagi pembangunan di wilayah Kota Jayapura sekarang ini. Kalau pun ada lebih baik diarahkan ke kota yang baru,” jelasnya.
Menurut Paskalis, banjir yang sering melanda kota ini, berpotensi menggangu aktivitas perekonomian daerah sehingga perlu mendapat penanganan khusus dari pihak pemerintah daerah terkait.
“Jadi, pemkot kita harap bisa konsisten. Sebab banjir sudah sangat mengganggu aktivitas warga,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Paskalis menyoroti ijin pembangunan perumahan di areal konservasi yang sudah barang tentu menghalangi penyimpanan air untuk meredam banjir.
“Contohnya pembangunan perumahan diatas Kantor Walikota yang tentunya tidak boleh diberikan ijin karena berada diaeral konservasi tapi justru pembangunannya jalan terus,” kata dia.
Menurutnya, pembangunan perumahan pada areal konservasi seperti itu, tentu saja dapat dikatakan sebagai bentuk tidak konsistennya Pemkot Jayapura dalam melakukan penanganan banjir. Sebab jika di seluruh areal konservasi dibuat bangunan, sementara hutan yang ada diratakan maka jangan heran jika Kota Jayapura akan sering dilanda banjir setiap kali hujan turun.
“Jadi, kita tidak perlu heran lagi kalau daerah Entrop selalu banjir jika hujan turun. Sebab areal konservasi untuk menyimpan air sudah diratakan hutannya,” cetus dia.
Seharusnya, lanjut Paskalis, jika ada pembangunan perumahan atau fasilitas umum lainnya maka akan jauh lebih baik diarahkan oleh Pemkot ke wilayah kota baru bukannya meratakan hutan-hutan yang berada di bagian atas. Sebab jika penahan air dibagian dataran tinggi telah diratakan, maka banjir tentu tidak akan terelakan lagi.
“Oleh karena itu, saya pikir bahwa hal ini perlu menjadi perhatian pihak Pemkot diwaktu-waktu kedepan. Agar jangan ada lagi pembangunan di wilayah Kota Jayapura sekarang ini. Kalau pun ada lebih baik diarahkan ke kota yang baru,” jelasnya.
