DIPA Dinas Perikanan Rp21 M
Tahun 2011 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua akan mengelola dana sekitar Rp21 milyar yang bersumber dari APBN sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diterima bulan Desember 2010 lalu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharadja mengatakan, DIPA senilai Rp21 milyar tersebut, sebagian besarnya akan dipertuntukan untuk membiayai kegiatan yang langsung kepada masyarakat.
Demikian dikemukakan Astiler, Jumat (7/1) siang. Jadi, tentunya program dari APBN ini akan lebih banyak kami peruntukan untuk kegiatan yang langsung kepada masyarakat, tuturnya. Astiler merincikan, kegiatan perikanan yang dibiayai dari APBN untuk tahun 2011 diantaranya membiayai kegiatan perikanan tangkap senilai Rp7,9 milyar, perikanan budidaya Rp4,3 milyar, kegiatan diwilayah pesisir dan pulau kecil Rp1,7 milyar, pembinaan mutu hasil perikanan Rp1,675 milyar, kegiatan monitoring dan perencanaan Rp725 juta serta kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan Rp640 juta.
Untuk kegiatan perikanan tangkap, dana tersebut lebih banyak akan difokuskan pada pembuatan kapal diatas 30 gross ton yang diprioritaskan bagi Kabupaten di wilayah pesisir Papua serta melakukan pembangunan pengembangan PPI (Pangkalan Pelelangan Ikan) Hamadi. Yaitu dengan merapikannya supaya tidak lagi terlihat kumuh. Kemudian memperpanjang gedung agar PPI Hamadi bisa lebih nyaman dikunjungi, akunya.
Sementara untuk perikanan budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan akan memfokuskan kegiatan pada pengadaan calon-calon induk untuk Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Perikanan Rakyat, seperti ikan patin dan lele. Kegiatan ini akan dilakukan di wilayah pesisir dan juga pegunungan. Begitu juga untuk kegiatan pengawasan minapolitan yang masuk dalam progam perikanan budidaya. Tapi untuk tahun ini kegiatan ini belum dilakukan untuk Kabupaten. Namun, hanya untuk Kota Jayapura, Nabire juga Merauke, tandasnya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Ir. Astiler Maharadja mengatakan, DIPA senilai Rp21 milyar tersebut, sebagian besarnya akan dipertuntukan untuk membiayai kegiatan yang langsung kepada masyarakat.
Demikian dikemukakan Astiler, Jumat (7/1) siang. Jadi, tentunya program dari APBN ini akan lebih banyak kami peruntukan untuk kegiatan yang langsung kepada masyarakat, tuturnya. Astiler merincikan, kegiatan perikanan yang dibiayai dari APBN untuk tahun 2011 diantaranya membiayai kegiatan perikanan tangkap senilai Rp7,9 milyar, perikanan budidaya Rp4,3 milyar, kegiatan diwilayah pesisir dan pulau kecil Rp1,7 milyar, pembinaan mutu hasil perikanan Rp1,675 milyar, kegiatan monitoring dan perencanaan Rp725 juta serta kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan Rp640 juta.
Untuk kegiatan perikanan tangkap, dana tersebut lebih banyak akan difokuskan pada pembuatan kapal diatas 30 gross ton yang diprioritaskan bagi Kabupaten di wilayah pesisir Papua serta melakukan pembangunan pengembangan PPI (Pangkalan Pelelangan Ikan) Hamadi. Yaitu dengan merapikannya supaya tidak lagi terlihat kumuh. Kemudian memperpanjang gedung agar PPI Hamadi bisa lebih nyaman dikunjungi, akunya.
Sementara untuk perikanan budidaya, Dinas Kelautan dan Perikanan akan memfokuskan kegiatan pada pengadaan calon-calon induk untuk Balai Benih Ikan (BBI) dan Unit Perikanan Rakyat, seperti ikan patin dan lele. Kegiatan ini akan dilakukan di wilayah pesisir dan juga pegunungan. Begitu juga untuk kegiatan pengawasan minapolitan yang masuk dalam progam perikanan budidaya. Tapi untuk tahun ini kegiatan ini belum dilakukan untuk Kabupaten. Namun, hanya untuk Kota Jayapura, Nabire juga Merauke, tandasnya.
