Kendala Pengangkatan Tenaga Honor Satpol PP Akibat Minimnya Formasi
Hingga saat ini, puluhan tenaga honorer Dinas Satpol PP Provinsi Papua yang sudah seharusnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ternyata masih belum mendapat kejelasan mengenai nasibnya tersebut.
Belum terangkatnya para tenaga honor ini ternyata lebih disebabkan oleh minimnya formasi yang didapatkan oleh Pemerintan Provinsi. Belum lagi kualifikasi tingakatan pendidikan para tenaga honor yang tak seluruhnya dapat memenuhi persyaratan.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Provinsi Papua, Drs. Elieser Renmaur, diruang kerjanya, kemarin. Ia menuturkan masalah utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya formasi yang diberikan pusat kepada daerah sehingga memaksa pemda musti melakukan pengangkatan secara bertahap.
Di lain pihak, masalah kualifikasi tingkatan pendidikan turut memberi andil karena hampir sebagian besar tenaga honor di Satpol PP berijasakan SMA. Jadi memang soal masalah ini kembali ke formasi dan tak kalah penting adalah aturan kepegawaian itu sendiri. Dengan kata lain, kembali ke aturan apakah mereka dapat diterima sebagai pegawai atau tidak. Ya, idealnya diangkat tapi ini juga soal formasi, apalagi kalau aturan kepegawaian ini menghendaki yang diterima berijasah S1 keatas maka mereka yang berijasah SMA formasinya tidak ada.
Ini kendala juga karena sekarang kan pelayanan mengimbangi kemajuan masyarakat, jelas Renmaur. Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Puncak Jaya ini berharap agar pihak Satpol PP Provinsi Papua lebih pro aktif bekerja sama dengan Badan Kepegawaian guna memikirkan solusi serta mencari celah untuk dapat mengangkat seluruh tenaga honor tersebut.
Artinya, pihak Satpol PP Papua harus memperjuangkan masalah ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta sehingga bisa menjadi perhatian Pemerintah pusat untuk kedepan dapat memberikan formasi yang lebih banyak kepada Papua.
Jadi yang penting disini adalah perlu satu kerja ekstra untuk memperjuangkan para tenaga honor ini karena Pusat tidak mengetahui sejauh mana kesulitan yang ada di daerah. Dengan perjuangan ini kita berharap kedepan, masalah ini bisa segera diminimalisasi sehingga seluruh tenaga honor dapat seluruhnya diangkat tutup dia.
Belum terangkatnya para tenaga honor ini ternyata lebih disebabkan oleh minimnya formasi yang didapatkan oleh Pemerintan Provinsi. Belum lagi kualifikasi tingakatan pendidikan para tenaga honor yang tak seluruhnya dapat memenuhi persyaratan.
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Provinsi Papua, Drs. Elieser Renmaur, diruang kerjanya, kemarin. Ia menuturkan masalah utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya formasi yang diberikan pusat kepada daerah sehingga memaksa pemda musti melakukan pengangkatan secara bertahap.
Di lain pihak, masalah kualifikasi tingkatan pendidikan turut memberi andil karena hampir sebagian besar tenaga honor di Satpol PP berijasakan SMA. Jadi memang soal masalah ini kembali ke formasi dan tak kalah penting adalah aturan kepegawaian itu sendiri. Dengan kata lain, kembali ke aturan apakah mereka dapat diterima sebagai pegawai atau tidak. Ya, idealnya diangkat tapi ini juga soal formasi, apalagi kalau aturan kepegawaian ini menghendaki yang diterima berijasah S1 keatas maka mereka yang berijasah SMA formasinya tidak ada.
Ini kendala juga karena sekarang kan pelayanan mengimbangi kemajuan masyarakat, jelas Renmaur. Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Puncak Jaya ini berharap agar pihak Satpol PP Provinsi Papua lebih pro aktif bekerja sama dengan Badan Kepegawaian guna memikirkan solusi serta mencari celah untuk dapat mengangkat seluruh tenaga honor tersebut.
Artinya, pihak Satpol PP Papua harus memperjuangkan masalah ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta sehingga bisa menjadi perhatian Pemerintah pusat untuk kedepan dapat memberikan formasi yang lebih banyak kepada Papua.
Jadi yang penting disini adalah perlu satu kerja ekstra untuk memperjuangkan para tenaga honor ini karena Pusat tidak mengetahui sejauh mana kesulitan yang ada di daerah. Dengan perjuangan ini kita berharap kedepan, masalah ini bisa segera diminimalisasi sehingga seluruh tenaga honor dapat seluruhnya diangkat tutup dia.
