JAYAPURA - Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal mengatakan pertahanan negara tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi kewajiban setiap warga negara melalui fungsi pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Papua sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah, bertanggung jawab untuk membangun kekuatan pertahanan negara, sesuai dengan peran dan fungsinya secara proporsional. “Sistem pertahanan Indonesia bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Tujuannya jelas untuk meneggakkan kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman,’’ ujar Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Kamis (22/10), di Jayapura saat menghadiri satu acara. Dinilainya, pemerintah provinsi berkewajiban untuk terus mensosialisasikan ke pemerintah kabupaten dan kota agar mengambil peran aktif dalam kebijakan pertahanan negara. “Soal nanti ada perubahan bentuk dan lain sebagainya, itu hanya bersifat situasional tapi fundamentalnya harus semua komponen secara semesta,” ucapnya. Sementara dalam mendukung kebijakan pertahanan negara, katanya, masyarakat harus pula mengerti kewajiban daripada hak. â€œJangan dengan adanya reformasi tiba-tiba hak lebih menonjol ketimbang kewajiban. Sebagai warga negara yang baik jalankan dulu kewajiban itu, dengan begitu hak dengan sendirinya akan mengikuti,"katanya.