JAYAPURA– Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Benyamin Arisoy mengaku prihatin dengan serapan anggaran hingga bulan November yang barus mencapai 60 persen. 
Benny (sapaan akrabnya) mengeluhkan lambannya SKPD dalam menyerap anggaran, padahal predikat laporan keuangan Provinsi Papua sudah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini yang saya prihatin serapan anggaran sedikit lambat. Tidak seperti tahun lalu dimana saat ini saya rasa sangat lambat karena kita baru sekitar 60 persen penyerapannya. Tahun lalu di bulan November kita sudah mencapai 70 persen,” keluhnya kepada pers, pekan lalu di Jayapura. 

Ia memprediksi minimnya penyerapan anggaran tahun ini, juga dipicu antara lain karena adanya prosedur anggaran yang ketat dalam hal pencairan dana oleh SKPD. “Saya ketat di pertanggungjawaban sehingga kalau tambahan uangnya belum dipertanggungjawabkan, maka tidak kami cairkan permintaan berikutnya,” ucap dia. 

Seluruh prosedur itu, lanjut dia, untuk mendisiplinkan SKPD dalam penggunaan anggaran apalagi Provinsi Papua kini telah menyandang opini WTP dari BPK, sehingga instansi pemerintah daerah dituntut mulai meningkatkan standar pelaporan keuangan menjadi maju selangkah bukan mundur. “Karena sudah saatnya kita kerja secara bertanggungjawab. Tidak bisa lagi kita main-main, kita sudah WTP,” ketusnya. 
Benny mengatakan pelaporan keuangan yang baik tak cukup untuk menunjang predikat WTP. Sebab selain kualitas, serapan dan pertanggungjawaban laporan keuangan yang tepat waktu ikut menjadi penilaian dari BPK. 

“Tak cukup kalau hanya menyerap dan menyampaikan laporan berkualitas tapi harus juga lebih cepat karena kita dikejar waktu. Karena itu, saya mengharapkan perhatian dari semua SKPD agar penyerapannya bisa lebih tepat waktu,” ujarnya.