JAYAPURA – Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan – Sekda Papua, Elia I Loupatty menegaskan masuk bulan Desember telah diberikan penekanan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Papua untuk segera selesaikan laporan pengeluaran anggarannya.

“Masuk Desember penekanan kepada seluruh SKPD. Jadi memang untuk seluruh SKPD mereka juga sedang berupaya, berlari – lari menyelesaikan pelaksanaan tahun anggaran 2015,”kata Elia Loupatty kepada wartawan usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) Apel Gabungan, Senin (7/12) di Kantor Gubernur Papua  di Jayapura.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait daya serap pemerintah provinsi, Loupatty mengharapkan mudah – mudahan daya serap semakin baik.

“Karena itu kepada Kepala SKPD rata –rata semua sedang mengejar untuk menyelesaikan semua,”akunya.

Untuk daya serap kata Loupatty saat ini tinggal penagihan. Hal ini berarti   pada triwulan IV bisa terselesaikan semuanya. Karena kontrak – kontrak dalam bentuk fisik bisa terselesaikan/dibayarkan dibawah tanggal 25 Desember

“Ini yang mereka lagi kejar. Mereka malu kalau tidak bisa selesaikan,”tukasnya, sebelum Natal.

Sebelumnya Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH kepada wartawan yakin pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2016 provinsi Papua selesai sebelum hari raya Natal.

Dijelaskannya KUA/PPAS sebelumnya telah diserahkan ke DPR Papua untuk dibahas, namun dewan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan.

“Kami sudah menyerahkan KUA/PPAS ke DPR Papua, namun dewan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan,” ungkapnya kepada wartawan di ruangan kerjanya, Senin (30/11).

Kata Gubernur, para wakil rakyat menganggap KUA/PPAS yang diajukan gelondongan, sehingga dewan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan secara rinci.  Untuk itu tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) sementara melakukan perbaikan.

“Kita sebenarnya rencana tanggal 16-21 Desember sudah dibahas di Dewan,”selanya.

Dijelaskannya, penyebab keterlambatan pembahasan APBD induk Papua karena pusat terlambat menetapkan APBN.

“Anggaran di pusat terjadi tarik menarik antara DPR RI dengan pemerintah, menyebabkan kita belum mendapatkan kepastian mata anggaran,”akunya.