Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. Deding Ishak, SH,MM mengatakan kemiskinan di Papua jangan sampai menjadi paradoks atau menimbulkan pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan kebenaran, dimana provinsi ini dikenal akan kekayaan sumber daya alamnya.

Padahal kenyataannya, diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat, dengan memberi regulasi tetapi tak dibarengi dengan kewenangan mutlak, khususny auntuk mengelola kekayaan alamnya sendiri.

“Oleh karenanya, kemiskinan di Papua mesti cepat diatasi. Sehingga masyarakat yang ada bisa lebih sejahtera, sesuai dengan visi dan misi Gubernur menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera,”ujar dia kepada pers usai bertemu Sekda Hery Dosinaen beserta jajaran, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (21/3).

Menurut dia, DPR RI melalui Komisi VIII akan segera mendorong Kementerian Sosial menggelontarkan dana ke Papua dalam upaya pengentasan kemiskinan. Diantaranta melalui, Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Usaha Bersama (KUB), dan Program Rumah Layak Huni.

“Hanya di Komisi VIII berdasarkan pemaparan dari Dinas Sosial Papua, belum sepenuhnya menjangkau 29 kabupaten/Kota. Sehingga untuk sementara baru di 5 Kabupaten. Apalagi sebagian besar masyarakat belum menerima program tersebut,” katanya.

Pada kesempatan itu, pihaknya merasa antusias karena dapat menggali berbagai informasi yang dapat dipergunakan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini (Papua,red). “Sebab jika kami  bertemu dengan Sekda dan pimpinan SKPD, saya rasa mereka akan secara  terbuka manyampaikan kendala yang ada”.

“Nah, kendala iniah yang menjadi catatan bagi kami untuk berjuang di senayan bersama dengan mitra di kementerian supaya bisa diturunkan program yang proporsional dan memadai terhadap Papua,” jelas dia.