Pemerintah Provinsi Papua mengakui penanganan pemukiman dan perumahan di Papua pada umumnya masih sangat terbatas baik dari pemahaman serta pola hidup masyarakat yang masih mengental dengan kearifan lokal.

Hal itu sebagaiamana ditegaskan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty di Jayapura, pada pelatihan sertifikasi pengembang profesional Apernas Angkatan ke 28, Selasa (22/3).

Meski bukan merupakan pekerjaan mudah, Gubernur yakin ada cara dan solusi untuk mengatasinya. “Hanya butuh peran serta dari semua komponen,” ujar dia.

Gubernur juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional (APERNAS) yang dapat berperan penting dalam mencari solusi bagi penyelesaian pemukiman dan perumahan yang layak di Papua.

Sebab pembangunan rumah sederhana sehat nasional bagi orang asli Papua, diyakini dapat berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi sosial kerakyatan serta merupakan solusi alternatifnya.

Dilain pihak, upaya pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat asli Papua meliputi tiga dimensi kehidupan yang perlu diperhatikan yaitu dimensi ekonomi, sosial dan politik. Sehingga formula penanganan pemberdayaan ekonomi sosial berbasis kerakyatan di Provinsi Papua, relatif mesti berbeda dengan di daerah lain.

"Intinya setiap pelaksanaan pembangunan perumahan di Papua harus mendasar dari filosofi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua”.

“Sebab masyarakat Papua sangat membutuhkan perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan. Mengapa demikian, harapannya supaya kearifan lokal dijunjung tinggi dan diakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan," kata dia.

Ditambahkan Elia, sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat asli Papua, APERNAS diharapkan secara berkesinambuungan melaksanakan pelatihan sertifikasi bagi calon pengembang. 

Guna mendapatkan masukan dalam kajian program pembangunan perumahan rakyat.

Dilain pihak, pelaksanaan program fisik dan non fisik dalam pemberdayaan ekonomi sosial masyarakat di Tanah Papua, harus pula disinkronkan dengan pemerintah pusat namun bersandar pada jiwa otonomi khusus.