Pemerintah Provinsi Papua mengestimasi sekitar 50 persen penduduk di “Bumi Cenderawasih” belum memiliki rumah layak huni.

Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Seka Papua, Elia loupatty, menyebut sebagian besar PNS bahkan diketahui belum memiliki rumah layak huni.

“Jangankan masyarakat, PNS baru sebagian kecil yang sudah memiliki rumah sendiri. Bahkan tidak ada setengahnya yang mungkin sudah mempunyai rumah sendiri.

Apalagi masyarakat pada umumnya, saya rasa masih banyak sekali yang belum memiliki rumah,”jelas  Asisten di Jayapura, dalam satu kesempatan di Jayapura, Selasa.

Oleh karena itu, lanjut Elia, kehadiran sejumlah pengembang perumahan di Papua, dipandang memiliki peranan besar untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, khususnya di Papua.

Kehadiran pengembang diharapkan, bisa memberi kesempatan kepada  masyarakat untuk dapat memiliki rumah layak huni dalam menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari.

“Makanya kita mesti memberikan dukungan terhadap pengembang yang berniat melakkan pembangunan perumahan di Papua. Terutama bagi rakyat kecil dan saya rasa semua rakyat kecil menengah kebawah bercita-cita untuk mendapatkan rumah yang sehat namun murah”.

“Namun harapan kita semua pihak bisa mendukung pembangunan perumahan, tak terkecuali pihak pemerintah,” tutupnya.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua Yan Piet Rawar mengatakan pada 2016 ini pihaknya bakal membangun 100 unit rumah untuk masyarakat kalangan kurang mampu.

Program kegiatan ini sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

“Bapak Gubernur sekarang memberikan perhatian untuk bagaimana kita menyediakan perumahan yang layak bagi penduduk baik di perkotaan maupun pedesaan. Karena itu, tahun ini kita nyatakan siap bangun 100 unit rumah”.

“Namun prioritasnya baru di Kota dan Kabupaten Jayapura, karena merupakan pintu depan dari Provinsi Papua sehingga perlu dibangun lebih dahulu. Tapi jangan khawatir sebab Disnaker tidak bekerja sendiri, karena ada instansi terkait yang juga memiliki program serupa didaerah lain,” tutur dia.

Ditambahkan Yan, pada 2016 untuk setiap pembangunan perumahan rakyat Disnakerduk Papua tak akan bekerja sendiri sebab mendapat dukungan penuh dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Sosial dan Pemukiman Papua.

“Hanya kita dari sisi pemukiman dan transmigrasi, kami akan berupaya khusus pada pemukiman tidak layak yang ada di perkotaan. Sementara untuk wilayah perkampungan akan ditangani instansi terkait dan Kementrian PU maupun pemerintah kabupaten”.