Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kunjungannya ke Kabupaten Biak Numfor mengingatkan bupati setempat agar segera mencabut ijin penjualan minuman keras (Miras) serta membentuk tim pengawas gabungan tetap di pelabuhan, bandara guna memproteksi peredarannya.

Hal demikian dikemukakan Gubernur Lukas, di Gedung DPRD Kabupaten Biak, Sabtu (7/5) minggu lalu.

Menurutnya, 25 persen orang Papua meninggal setiap tahunnya akibat minuman keras. Oleh karena itu, bupati setempat mesti segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan peredaran maupun penjualan minuman beralkohol di Biak.

“Sebab kita tak ingin lebih banyak lagi masyarakat Papua yang mati karena Miras. Apalagi sudah ada kesepahaman dari Pemprov Papua bersama Kapolda, Pangdam, Kajati dan Bupati/Wali Kota se Papua dimana pada Maret lalu sudah ditandatangani Pakta Integritas untuk melaksanakan Perdasus 15 2013 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua,” jelas dia.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Biak Thomas Ondi  mengaku siap mendukung serta menjalankan instruksi Gubernur Papua. Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, pihanya sudah menginstruksikan untuk melarang peredaran minuman beralkohol, dengan diterbitkannya Perda larangan miras di Biak Numfor.

“Kami di Biak sudah lebih dulu mengeluarkan larangan (penjualan dan peredaran miras) sebelum Pemerintah Provinsi. Kita juga sebelum penandatangan Pakta Integritas di provinsi, sudah melaksanakan Perdasus 15 2013 dengan memberitahukan kepada pengusaha miras untuk segera menghabiskan stok miras yang ada”.

“Diana kita memberi waktu sampai bulan ini, stok sudah mesti habis dan tidak boleh lagi memasukan miras ke Biak,”tegasnya.

Bupati pada kesempatan itu mengaku sudah menginstrukiskan Satpol PP Biak agar gencar melakukan razia Miras supaya peredarannya dapat benar-benar diminimalkan. “Saya sudah perintahkan Satpol PP untuk gencar melakukan razia supaya apa, agar nanti peredarannya bisa kita tekan. Sehingga di tahun mendatang Biak bersih dari miras,” ucap dia.