Pemerintah Provinsi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua mengakui sangat kesulitan membangun jaringan listrik di kampung-kampung.

Kepala Dinas ESDM Papua Bangun Manurung mengatakan kesulitan terletak pada tingkat penyebaran rumah warga yang sangat berjauhan. Alhasil Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengurusi masalah kelistrikan bagi masyarakat, enggan menyasar pembangunan jaringan ke kampung.

"Apalagi pihak PLN kan hanya melihat yang menguntungkan. Sehingga jika di kampung-kampung hanya ada 10 rumah sudah pasti mereka tak akan menarik jaringan sampai kesana. Sebab akan dinilai tak efisien sehingga mereka akan masuk di perkotaan saja yang ada keuntungannya," kata Bangun Manurung di Jayapura, Sabtu (11/6) lalu.

Menyikapi hal itu, lanjut dia, mau tak mau pemerintah mesti turun tangan mengambil bagian untuk memenuhi kebutuhan listrik ke kampung kampung. "Sehingga di daerah diadakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang beberapanya baru dibikin studi baru untuk minta dianggarkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK),”ucap dia.

Dilain pihak, lanjut dia, dalam upaya memenuhi kebutuhan listrik di kampung kampung, pada 2017 mendatang Dinas ESDM bakal mulai fokus terhadap pembangunan PLTMH dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat.

"Sekali lagi Survey  sudah dilakukan hanya PLTS terpusat yang menjadi prioritas utama," ucap dia.

Bangun Manurung mengatakan, Presiden Joko Widodo pun sebenarnya memiliki program Indonesia terang yang setelah di data, tingkat elektrifikasi kampung di Papua termasuk paling rendah. Papua tercatat masuk sebagai tingkat elektrifikasi terendah bersama, lima provinsi lainnya seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.