Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal menilai Pemerintah Pusat dalam kebijakan menurunkan program, belum melihat kebutuhan Papua secara menyeluruh baik dari segi perumahan, air bersih, listrik, pendidikan serta kesehatan.

Ia menilai program pembangunan jalan yang menghubungkan daerah satu dengan lainnya, namun setelah rampung, masyarakat tetap masih harus menyewa mobil untuk dapat sampai ke daerah lain. “Contoh jalan =dari Wamena ke Lanny Jaya, masyarakat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp5,5 juta”.

"Sehingga menurut saya untuk apa bikin jalan kalau rakyat yang sudah susah harus keluarkan biaya yang besar pula? Ini logika sudah terbalik jika bicara soal Papua. Yang kaya justru mereka yang punya kendaraan, tidak mungkin ketika pemerintah bangun jalan secara tiba-tiba masyarakat juga memiliki kendaraan," kata Klemen kepada pers, Senin (13/6) di Jayapura.

Menurut Wagub, yang mesti dilakukan pemerintah adalah melakukan hal yang wajar dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Papua sekitar tiga juta jiwa. Sebab jika pusat masih membicarakan pembangunan infrastruktur, maka hal itu dipandang tak maksimal sebab belum tentu masyarakat bisa menikmatinya.

“Kenapa pemerintah pusat tidak membangun kereta atau transportasi trem (kereta gantung), mengingat dari segi pendanaan lebih murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat”.

"Menurut saya tidak perlu bikin jalan, hanya rel saja dan tidak merusak lingkungan. Jika ada kereta Jayapura-Wamena atau sampai ke ujung mana pun pasti saya kira akan sangat membantu. Masyarakat bisa naik kereta dengan nilai murah. Ini program menurut saya murah, mudah dan tak muluk-muluk,” kata dia.

Wagub juga mengomentari lembaga baru bentukan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Papua.

"Mau nama diubah ribuan kali, tapi kalau niatnya tidak ada sama saja. Papua dari tahun ke tahun tidak pernah berubah, masih tetap 3/4 Pulau Jawa dan penduduknya tiga juta jiwa. Tapi apa yang terjadi di Papua dari dulu seperti begini-begini saja”.

“Padahal orang mengataakn selama ini Papua sudah diberikan anggaran yang banyak, itu salah. Uang bukan merupakan syarat mutlak mengubah Papua. Faktanya setelah menerima uang triliuan rupiah, tiga juta penduduk Papua sampai saat ini tidak berubah-ubah juga,” cetusnya.(win)

"Berarti kan ada faktor lain. Jadi yang terjadi di Papua ini lucu, rakyatnya belum disejahterakan," ucapnya.