Dinas Pekerjaan Umum (PU) Papua pada 2017 mendatang, berencana membangun gedung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna memaksimalkan implementasi UU 14 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.

Hal tersebut dikatakan Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Papua Soleyan Murib Tabuni saat diwawancarai wartawan, Rabu (22/6) di ruang kerjanya, usai melakukan pertemuan bersama Komisioner Komisi Informasi Papua.

“Tahun depan kami akan bangun satu gedung PPID. Kami sudah siapkan ruangan sementara dan petugas operator sambil menunggu rampungnya pembangun gedung PPID yang akan mengelola semua informasi yang dijalankan Dinas PU kepada masyarakat,” ucap dia.

Pihaknya menyambut positif pertemuan itu, karena menghasilkan banyak masukan untuk pengelolaan informasi kedepan.

“Ada banyak masukan yang kita terima dari pertemuan ini. Sebab PPID di Dinas PU baru mulai aktif pada 2015 kemarin. Namun kita sangat membutuhkan bantuan Komisi Informasi untuk membantu memberikan pendampingan”.

“Sebab PU merupakan instansi yang mengelola dana sangat besar setiap tahunnya. Sehingga kita sadari perlu ada keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan kita sementara menyempurnakannya,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Komisi Iinformasi Papua Petrus Yoram Mambai mengaku cukup puas dengan kinerja PPID Dinas PU Papua. Ia memberi nilai 6 dari skala 1-10 untuk pelaksanaan PPID di instansi pekerjaan umum itu.

“Sementara kalau secara persentase sudah saya bisa bilang sudah 60 persen pelaksanaannya di PU tinggal pemantapan dari segi SDM. Secara teknis juga Dinas PU Papua masuk kategori sudah siap, hanya sinkronisasinya dengan aturan yang dikehendaki UU 14 2008 ini yang perlu di perbaiki,” jelas dia.

Petrus juga menyatakan lembaganya siap memberikan pendampingan kepada Dinas PU untuk mematangkan kinerja PPIDnya.