Satuan Kerja Perangkat Daerah diimbau membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan pemerintahan, supaya ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas mulai dari pimpinan instansi, pejabat eselon III, IV hingga staf.

”Sebab dengan adanya SOP ini maka ada pembagian tugas, sehingga staf maupun pejabat struktural tahu mesti mengerjakan apa. Hal ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan,”jelas Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, usai memimpin apel pagi di Halaman Kantor Gubernur Jayapura, Senin (18/7).

Dikatakan, SOP sangat penting sebab menjadi “buku panduan” bagi SKPD dalam melakukan penataan maupun penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing instansinya.

Dilain pihak, SOP juga dapat mengukur apakah kinerja yang telah dijalankan itu sesuai dengan bidang tugas atau tidak.

”Sehingga hal ini perlu terus didorong. Karena dengan adanya SOP semua sistem pemerintahan akan tertib dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” kata dia.

Ia berharap SKPD mulai memprogramkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing instansinya, mengingat hal demikian sangat penting untuk menata penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD.

“Sebab ini sudah menjadi instruksi dari bapak Sekda selaku pimpinan yang berpesan bagi kita semua agar SKPD dapat memprogramkan Bimtek SOP”.