Pemerintah Provinsi Papua mengkonfirmasi menunda penyerahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2016, akibat adanya kebijakan pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat di Kementerian/Lembaga, beberapa waktu lalu.

Hal demikian dikatakan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, pekan kemarin, saat ditanya wartawan.

“KUA PPAS kita belum masukan karena ada pemotongan anggaran di kementerian/lembaga maupun Pemda. Sehingga kita masih utak-atik pendapatan yang masih tidak sesuai dengan APBD induk yang sudah ditetapkan,” terang dia.

Sekda mengatakan, sebenarnya KUA PPAS sudah dapat diserahkan pada bulan ini kepada pihak DPR Papua, namun kebijakan pemangkasan anggaran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengharuskan dilakukan penyesuaian.

“Sekali lagi kita tetap mengupayakan agar KUA PPAS segera diserahkan. Namun tentunya setelah penyesuaian yang dilakukan SKPD dalam KUA PPAS itu rampung,” terang dia.

Sementara ditanya apakah pemangkasan anggaran berpengaruh pada beberapa kegiatan yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat, seperti Dana Desa maupun Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) yang bersumber dari APBD, hal itu belum dapat dipastikan olehnya.

“Kalau (program Dana Desa) saya belum tau karena itu dari pusat. Hanya untuk Prospek kemungkinan tidak ada pengaruh karena programnya bersumber dari APBD,” terang Hery.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Sekda Papua menargetkan penyerahan KUA – PPAS ke DPR Papua di awal atau pertengahan Agustus ini.

 â€œIntinya KUA PPAS perubahan sedang kita kemas. Kita pun optimis menyerahkannya ke DPR Papua dalam bulan ini. Tentu ada banyak perbaikan disana – sini namun kami berharap rampung secepatnya,”kata dia.

Sekda menjamin penyerahan KUA-PPAS Perubahan akan dibahas bersama pihak legislatif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Ia pun memastikan tak akan ada keterlambatan dalam pengesahan APBD Perubahan 2016.