Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di Papua. Secara spesifik, KPK menemukan setidaknya 10 sektor atau aspek yang harus diprioritaskan untuk dilakukan pembenahan di wilayah yang kaya akan sumber daya alam tersebut.

Sepuluh hal itu, meliputi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, pengadaan barang jasa, pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal, teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, peningkatan efektivitas inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, pendidikan, sosial, serta peguatan dan efektivitas partisipasi publik.

“Semuanya prioitas. Harus dituntaskan utuk perbaikan maupun peningkatannya, sebagaiman ayang telah disusun dalam rencana aksi,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam kegiatan Workshop Pembenahan Tata Kelola Pemprov Papua, Senin (3/10) di Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Selain perbaikan pada tingkat eksekutif, KPK juga mendorong perbaikan pada tingkat legislatif. Oleh karenanya KPK pun enggelar Workshop pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan DPRD Papua, Selasa (4/10) di Kantor DPRP.

Workshop ini ditujukan kepada para legislator, sehingga diharapkan mereka dapat terus mengoptiimalkan fungsi-fungsi yang dimiliki dalam rangka pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

“Dua kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut program koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi pemberantasan korupsi terintegraso KPK di Provinsi Papua,” kata dia.

Sebelumnya, seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Papua telah menandatangani komitmen bersama pada 26 Juli lalu, untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola sekaligus memberantas korupsi pada lingkup pemerintahan masing-masing.

Selanjutnya KPK akan terus memantau kelangsungan upaya perbaikan tersebut agar perbaikan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Sekda Papua Hery Dosinaen mengatakan pihaknya siap menjalankan instruksi pembenahan yang disampaikan oleh KPK. “Kami ASN yang ada di Papua siap melaksanakan semua ketentuan demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dalam kerangka NKRI,”terangnya.

Ia pada kesempatan itu, mengapresiasi kehadiran KPK di Bumi Cendewasih yang aktif memberikan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan.

“Saya harap kehadiran ketua KPK di Papua untuk memberikan gambaran secara umum dan khusus serta memberikan motivasi kepada kami bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dengan baik,” kata dia.