Pemerintah Provinsi Papua segera melakukan pengembalian batas di belakang Melati, Kotaraja Jayapura dengan luas tanah sebesar 63 hektar. Demikian dikatakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Elia Loupatty, di Jayapura, Selasa (18/10).

“Kita akan menelusuri tanah di belakang Melati Kotaraja. Sehingga jika ada rumah di sekitar situ, akan ditertibkan. Dalam waktu dekat tim gabungan akan turun. Sebab tanah disitu milik Pemda,” terang dia.

Elia menduga tanah milik pemerintah itu sudah banyak dihuni oleh warga yang tidak memiliki sertifikat. Sehingga untuk meminimalisasi lebih banyak lagi rumah yang dibangun diatas lahan milik Pemprov Papua itu, maka akan dilakukan pengembalian batas secepatnya.

“Sebab bila tak salah luasan tanah ini hingga ke area kolam renang di melati. Sehingga bila ada yang membangun rumah sekitar situ, saya nyatakan harus siap-siap pindah rumah karena membangun diatas tanah yang bukan miliknya,”ucap dia.

Karena itu, ia mengimbau Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar cermat dan teliti dalam menerbitkan sertifikat. Sehingga tak ada penerbitan sertifikat ganda yang menyebabkan sengketa.

“Sebab kan BPN yang dianggap paling tau dan memiliki buku tanah. Namun saya imbau semua pihak marilah kita menghindari hal-hal yang berpotensi menyebabkan sengketa tanah. Sebab pemerintah daerah pun bisa kalah jika bersengketa di pengadilan”.

“Hal inilah yang sering menjadi masalah, yakni mengenai tanda bukti. Untuk itu, perlu kita semua instansi terkait duduk berbicara supaya ada kesepahaman dalam penegakkan masalah tanah di Papua,” tutur dia.

Pada kesempatan itu, ia mengimbau SKPD agar bersinergi dengan pihak adat sehingga dalam pengembalian batas di wilayah belakang Melati Kotaraja, sehingga pada saat penertiban tak menemui masalah yang mengganjal.

“Mesti dikoordinasikan dengan baik, sehingga baik pemerintah adat juga semakin baik. Karena adat ini sumber berbudaya dan martabat itu ada di adat,  sehingga pada dasarnya mereka pasti akan mendukung untuk ditertibkan,”jelasnya rinci.