Pemerintah Provinsi Papua tak merasa tertarik menanggapi penunjukan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara selaku Presiden Direkrut (Presdir) PT. Freeport Indonesia.

Gubernur Papua Lukas Enembe yang dimintai tanggapan terkesan malas menanggapi karena penunjukannya tak ada kaitan dengan pemerintah provinsi.

“Untuk apa kita mau menanggapi karena sudah ditunjuk. Lagi pula masalah itu bukan menjadi urusan Papua. Itu menjadi urusan negara sehingga ketika beliau dipercayakan ini luar biasa,”ucap Lukas di Jayapura, Rabu (23/11) kemarin.

Senada disampaikan Sekretaris Daerah Hery Dosinaen saat dimintai tanggapan oleh pers. Menurutnya tak penting untuk menanggapi siapa yang menjadi Presdir PTFI saat ini. Namun yang mesti dilakukan adalah bagaimana Freeport lebih memperhatikan kepentingan masyarakat Papua secara komperhensif.

“Sebab akan jauh lebih baik bila keberadaan Freeport bisa membawa manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Papua,” tutur dia.

Sebelumya, Chappy setelah mendapat persetujuan secara resmi dari pemegang saham Freeport McMoRan Inc. Terpilih Chappy juga merupakan usulan Pemerintah Pusat, dimana mereka memiliki saham 9,36 persen di Freeport Indonesia.

Chappy juga bukan wajah baru bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Chappy telah menjadi penasehat senior Freeport sejak Agustus 2016 lalu. Dia bergabung dengan Freeport Indonesia setelah menyelesaikan karir di TNI Angkatan Udara. Jabatan terakhir adalah Kepala Staf Angkatan Udara dengan pangkat Marsekal.

Sebelumnya, posisi Presiden Direktur Freeport kosong sejak ditinggalkan Maroef Sjamsoeddin pada 18 Januari 2016 kemarin.