Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua diminta untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran di 2017.

Hal demikian disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Provinsi Papua, Elia Loupatty, menyikapi capaian penyerapan anggaran pemerintah provinsi 2016 yang hanya mencapai 87 persen.

“Masih ada 13 persen anggaran yang belum terserap, makanya, saya harap hal ini menjadi perhatian bagi SKPD supaya bisa memperbaiki penyerapan di tahun ini,” jelas dia di Jayapura, Selasa (10/1).

Meski begitu, Elia mengapresiasi beberapa SKPD yang penyerapan anggaran baik 100 persen. Pihaknya berharap yang telah berprestasi dipertahankan sementara yang belum, dapat ditingkatkan.

“Makanya kedepan saya minta SKPD harus bijak dalam penyerapan anggaran. Sebab hal ini bisa berdampak pada opini dari Badan Pemeriksa Keuangam (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” ucap  dia.

Sebelumnya, Elia menyoroti sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sampai saat ini belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Saya harapkan hal ini jadi perhatian bagi SKPD, khusus bagi yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban. Karena itu, saya sekali lagi hal ini harus jadi perhatian serta mesti harus segera dituntaskan secepatnya agar tak memberi pekerjaan tambahan bagi teman-teman di Badan Keuangan," terang dia.

Meski tak menyebut SKPD mana saja yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, Elia mengeluhkan hal itu, karena dinilainya dapat berpengaruh pada serapan anggaran pemerintah provinsi tahun lalu.

“Bayangkan sampai dengan hari kerja 30 Desember 2016 pukul 21.00 WIT belum ada laporan pertangungjawaban keuangan 2016 oleh sejumlah SKPD. Tentunya kita khawatir dengan penyerapan anggaran,” katanya.