Pemprov Harap ADIK Angkatan Pertama Segera Diwisuda

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua mengharapkan peserta Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) angkatan pertama (2012), dapat segera menuntaskan pendidikan tepat waktu sehingga bakal dimagangkan selama dua tahun di di kementerian.


“Sebab peserta program ADIK ini, setelah mereka diwisuda, berpotensi magang di kementerian. Tapi tentunya harus lolos tes. Namun jika tidak lolos tes ini barulah pemerintah daerah akan mengambil alih yang selanjutnya ditempatkan di Papua sesuai dengan displin ilmunya,"terang Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Elias Wonda melalui Kepala Bidang PK-PLK Laorens Wantik, Senin (16/1) kemarin di Jayapura.


Dia mengatakan, upaya mendorong peserta ADIK angkatan pertama untuk segera diwisuda, dikarenakan rentang waktu menuntaskan pendidikan yang pada tahun ini mereka sudah genap empat tahun.


“Sebab jangan sampai mereka kekurangan untuk semester. Karena kalau dulu Kementerian memberikan biaya beasiswa per bulan, namun kini diserahkan per tiga bulan sekali.”


“Makanya, kita harapkan Kementerian bisa kerjasama dengan pihak koperasi untuk meminjamkan uang, sehingga ada solusi bagi para anak-anak ini,” ucap dia.


Sebelumnya, Kepala Dinas mengapresiasi sebanyak 11 peserta ADIK angkatan pertama yang telah diwisuda pada 2016 lalu. Mereka selanjutnya, akan diupayakan untuk magang di Kementerian Ristek dan Dikti, serta berpeluang diangkat jika memenuhi kriteria yang dipersyaratkan.


“Saya rasa dari kementerian sudah memberikan peluang. Tetapi sekali lagi bakal ada tes masuk bagi para alumni ADIK itu. Sehingga ini bergantung kembali kepada para lulusan ini untuk bekerja keras,” tutur dia.


Sementara, 11 alumni program ADIK 2012 yang telah diwisuda, tiga orang diantaranya merupakan lulusan Jurusan Teknik Sipil serta Ekonomi dari Universitas Samarinda, Kalimantan Timur.


Sisa delapan alumni, merupakan lulusan Universitas  Haluo Leo Kendari, dengan Jurusan Teknik Sipil (Transportasi), Administrasi Kebijakan Kesehatan, Perencanaan Pembangunan dan Administrasi Negara.