Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dogiyai memastikan tak ada sistem noken di wilayah tersebut, saat pemungutan suara 15 Febaruari 2017 mendatang. Hal ini disampaikan.

Ketua KPU Kabupaten Dogiyai Matias Butu mengatakan hal itu dalam keterangan pers , Selasa (17/1) di Aula Kantor KPU Provinsi Papua.

“Kita tak gunakan sistem noken. Tapi gunakan sistem satu orang satu suara sebagaimana yang diterapkan secara nasional. Itu pun mereka tetap mencoblos sesuai dengan aturan UU yang berlaku dalam Peraturan KPU,” kata dia.

Dia mengatakan, proses pelaksanaan pilkada serentak di Dogiyai harus dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) sehingga dapat menghasilkan pimpinan daerah, yakni bupati dan wakil bupati yang terbaik untuk memimpin lima tahun mendatang.

Sehingga demikian, pihaknya sebagai penyelenggara pilkada tak berkehendak dilakukan sistem noken, sebab dirinya tak menginginkan masyarakat "berdarah" karena pesta demokrasi tersebut.

"Makanya, saya minta semua calon bupati dan wakil bupati untuk saling bergandeng tangan dan bersatu menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi ini. Jangan sampai kita bersebrangan hanya karena Pilkada. Tapi mari bersatu untuk mewujudkan Pilkada yang damai di tanah ini," ajak dia.

Ia menambahkan, meski menemui sejumlah kendala, pihaknya optimis pelaksanaan Pilkada di Dogiyai akan berjalan sebagaimana mestinya. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah kabupaten, yang berupaya keras secara maksimal menyukseskan proses pilkada di Dogiyai.

Berbeda dengan Dogiyai, sejumlah kabupaten di Papua dikabarkan masih menggunakan sistem noken. Diantaranya, Kabupaten Puncak Jaya, Nduga dan Yahukimo.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga memastikan 30 dari 32 distrik yang ada wilayah tersebut, masih akan mempergunakan sistem noken karena masih merupakan daerah heterogen. Hal demikian disampaikan Ketua KPU Papua Jimmy Carter Deda di Jayapura, baru-baru ini.

Meski begitu, Komisioner KPU Papua Musa Sombuk menyatakan sistem noken secara bertahap akan dihilangkan. “Namun memang butuh waktu. Tapi tentu saja harus dihilangkan secara bertahap dan menyesuaikan dengan sistem secara nasional,” terang dia.