Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan belum ada rencana integrasi (penyatuan) program Kartu Papua Sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) karena belum menemukan formulasi (perumusan) yang tepat, terutama pada masalah pembiayaan.

“Belum ada titik temu soal integrasi kedua program ini. Sebab masalahnya ada pada pembiayaan. Tapi kita tidak tinggal dia, dan terus berupaya untuk mencari solusi.”

“Dengan harapan dimasa mendatang, integrasi program KPS dan BPJS bisa benar-benar terealisasi,"jelas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Aloysius Giyai, di Jayapura, kemarin.

Meski begitu, pihaknya mengklaim masyarakat Papua yang mendapat pelayanan kesehatan dengan menggunakan program KPS, meningkat hingga 100 persen.

Hal demikian terlihat dari perhitungan selama tiga tahun terakhir, dimana pada 2014 dengan presentase peningkatan 70 persen, 2015 sekitar 80 persen dan 2016 mencapai 100 persen.

“Memang, walaupun ada peningkatan penggunaan KPS, tentu ada laporan juga masih ada masyarakat yang belum terlayani dengan baik. Tetapi pada umumnya hal itu dikarenakan kekurangan obat dan sistem pelayanan rujukan.

"Namun untuk permasalahan obat, secara bertahap sudah mulai kita bisa atasi," jelas dia.

Dia mengharapkan bagi pasien KPS yang berasal dari luar daerah, agar mendapatkan pelayanan dari rumah sakit, mesti membawa surat rujukan minima dari puskesmas setempat.  Dengan begitu, mereka akan terlayani dengan baik di rumah sakit.

"Sebab bila tidak membawa rujukan bisa-bisa tidak terlayani. Sebab sudah menjadi prosedur dari rumah sakit untuk melayani pasian KPS dengan meminta rujukan saat ke rumah sakit," pungkasnya.