Jelang pelaksanaan Pilkada 15 Februari 2017 mendatang, pemerintah kabupaten dan kota diminta dapat mengendalikan situasi di daerahnya masing-masing. Hal demikian disampaikan Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, pekan kemarin.

“Intinya kita jaga keamanan dan ketertiban. Jangan sampai kita mencederai demokrasi jelang pilkada serentak jilid dua nanti. Saya kira Pilkada adalah momentum demokrasi, sehingga jangan ada satupun oknum yang mencederainya."

"Sebab harapan kami semua tahapan pilkada bisa berjalan lancar tanpa hambatan sedikitpun serta tidak terjadi gesekan yang memicu konflik maupun perselisihan," ucap dia.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat agar tak terprovokasi isu negatif jelang Pilkada serentak jilid dua, 15 Februari 2017 mendatang.

“Saya imbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu negatif dan kepentingan tertentu dalam Pilkada. Saya harap masyarakat dapat mengikuti pesta demokrasi dengan baik serta melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai hati nurani,” terang dia.

Senada dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Adam Arisoi. Ia memprediksi seluruh tempat penyelenggaraan Pilkada memiliki potensi ancaman konflik.

Hanya saja potensi terbesar di kabupaten wilayah pegunungan seperti Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Intan Jaya dan Dogiyai.

“Daerah-daerah ini yang memang sangat rawan sehingga perlu dipetakan secara baik. Makanya kita minta pihak keamanan untuk ikut memback up saat KPU keluarkan keputusan yang menurut masyarakat itu salah.”

“Sebab konflik bisa muncul disaat KPU mengeluarkan keputusan. Hal seperti itu yang perlu kita antisipasi. Karena keputusan KPU ada dua, yakni berdampak pada proses hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),” kata dia.