Kepolisian Daerah (Polda) Papua menilai suhu politik jelang pemungutan suara 15 Februari di 11 kabupaten dan kota, kian memanas. Oleh karenanya, Polda menginstruksikan sejumlah Polres dan Polsek untuk memperbanyak patroli dan razia, guna mengantisipasi serta meminimalisi angka tindak kejahatan.

Hal demikian disampaikan Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Achmad Mustofa Kamal kepada pers di Jayapura, pekan kemarin.

“Antisipasi untuk Kota dan Kabupaten Jayapura misalnya, kita perbanyak patroli baik dari Brimob maupun Shabara di titik rawan karena adanya peningkatan gangguan kamtibmas. Ini juga sesuai perintah Kapolda untuk semua satuan operasional tingkatkan kegiatan kepolisian guna menekan pelaku gangguan kamtibmas”.

“Intinya dengan menekan para pelaku kejahatan agar mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Makanya kita selalu razia, sebagai salah satu langkah antisipasi,” kata dia.

Khusus untuk Kota Jayapura, lanjut Achmad, dengan pembatalan satu pasangan calon dari dua yang sebelumnya terdaftar di KPU, membuat situasi politik menjadi memanas. Namun, pihaknya optimis situasi masih akan terkendali karena pihak kepolisian diklaimnya telah melakukan upaya sosialisai terhadap masyarakat.

“Sebab pada prinsipnya kepolisian mendukung kebijakan yang dilakukan KPU. Sehingga pelaksanaan pemungutan suara di 15 Februari diharapkan berlangsung kondusif sampai dengan rekapitulasi, baik tingkat distrik, kabupaten dan penetapan hasil daripada pemungutan sura diharapkan juga kondusif,” kata dia.

Sekedar diketahui, Polda Papua pada 2017 ini melaksanakan pengamanan di 1 kota dan 10 kab. Polda juga mengklasifikasikan pengamanan menjadi dua. Rawan 1, Kota dan Kabupaten Jayapura, Sarmi, Intan Jaya dan Mappi. Sementara Rawan 2, Kabupaten Puncak Jaya, Tolikara, Yapen, Dogiyai, nduga dan Lanny Jaya.

Klasifikasi ini dengan melihat titik kerawanan, baik topografi dan demografi lalu latar belakang politik. Sementara yang menjadi perhatian adalah klasifikasi Rawan 2 dikarenakan ada latar belakang konflik antar suku beberapa waktu silam dan gangguan kamtibmas kelompok bersenjata.