Pemprov Segera Kukuhkan Satgas Saber Pungli
Gubernur Papua Lukas Enembe, hari ini, dijadwalkan mengukuhkan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), guna memberi dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut.
Hal ini disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri di Jayapura, pekan kemarin.
“Dapat dipastikan Satgas Saber Pungli bakal dikukuhkan oleh Gubernur hari ini. Mengapa baru dikukuhkan karena pembentukannya harus menunggu diterbitkannya struktur kepengurusan tim dari pusat,” terang dia.
Menurut dia, struktur kepengurusan dalam Satgas dipastikan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. “Yang pasti kita menyesuaikan dengan petunjuk dari pusat. Intinya kita menyesuaikan dengan pusat supaya tidak ada tumpang tindih tupoksi,” kata dia.
Senada disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Israil Ilolu di Jayapura. Ia mengaku pengukuhannya baru dapat dilakukan karena Pemprov sebelumnya masih menunggu terbitnya petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“Tentu kita sangat mendukung pembentukan Satgas Saber Pungli di Papua. Sebab pimpinan kita bapak Gubernur Papua Lukas Enembe pun sangat setuju agar setiap bentuk pungutan liar bisa diberantas di tanah ini,” katanya.
Ditambahkan, pembentukan satgas ini sebenarnya merupakan keresahan Presiden Joko Widodo terkait maraknya pungli di tanah air. Sebab Pungli sudah dipandang sangat meresahkan karena telah marak mulai dari urusan sejak lahir sampai kematian secara luas di Indonesia
Oleh karenanya, gebrakan Presiden memberantas pungli yang sudah diawali dengan operasi di Kementrian Perhubungan patut disambut positif oleh semua pihak dan masyarakat.
“Karena itu, kita mengimbau masyarakat pun dapat mulai menghilangkan kebiasan memberi uang untuk memuluskan atau mempercepat satu pengurusan. “Kalau bisa pengurusan sesuatu harus melalui koridor aturan yang berlaku,” harapnya.
Ia juga mengimbau agar pemerintah kabupaten dan kota segera membentuk Satgas Saber Pungli, agar pungutan liar dapat diberantas hingga ke tingkatan pemerintahan terbawah.