Pemerintah Provinsi Papua mendorong dibukanya perdagangan ke negara pasifik, guna meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Menurut Sekertaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen, dibukanya perdagangan ke negara pasifik akan lebih banyak menguntungkan pemerintah dan masyarakat di provinsi ini. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk dapat mewujudkan rencana tersebut.

Hal demikian disampaikan Sekda Hery, pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan se-Papua, Selasa (21/3) di Jayapura.

Dikatakan, sekitar dua tahun lalu Pemerintah Provinsi Papua memprakarsai pelaksanaan pameran industri di Port Moresby Papua Nugini, yang mendapat sambutan positif dari pemerintah dan masyarakat setempat.

Hal itulah yang memicu keinginan Pemerintah Provinsi Papua untuk membuka akses perdagangan ke negara pasifik, yang sampai saat ini masih dalam upaya penjajakan. “Kita ingin membuka akses dimana Kota Jayapura menjadi pintu gerbang perdagangan ke negara pasifik.”

“Hanya memang selama ini dari pemerintahan orde lama hingga reformasi, apakah karena aspek politik hingga pada akhirnya memunculkan seolah-olah kita dengan negara pasifik, lebih khusus PNG seperti ada satu tembok yang tidak bisa ditembusi dengan hal apa pun. Paradigma ini lah dengan kepemimpinan Jokowi dan Gubernur dengan visi maupun misinya, ingin kita terobos,” tutur dia.

Oleh karena itu, tambah Sekda, dia mengharapkan melalui pelaksanaan forum OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mampu memformulasikan satu solusi yang cerdas guna menjadi referensi untuk pembukaan jalur perdagangan ke negara pasifik tersebut.

Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Max Olua menyatakan siap mendukung pembukaan jalur perdagangan ke negara pasifik. “Sehingga dalam forum OPD Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan selama tiga hari ini, kita ingin terlahir ide-ide cemerlang dalam rangka penyusunan program pembangunan di sektor itu.”

“Termasuk penajaman diskusi agar ada kesamaan pandang, supaya program pembukaan jalur ke negara pasifik bisa terwujudnya melalui sinergi antara program pusat, provinsi dan kabupaten maupun kota,” pungkasnya.