Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua diimbau untuk mendata jumlah pengusaha asli Bumi Cenderawasih. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Max Olua, pendataan tersebut dimaksudkan untuk memberikan proteksi dan dorongan bagi mereka agar tumbuh dan berkembang.

“Sebab jika pemerintah provinsi punya data valid maka bisa mendorong pembinaan bagi mereka melalui mitra BUMN maupun perbankan. Paling tidak kita mendorong ada permodalan sehingga harapannya bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka,” terang Max di Jayapura, baru-baru ini.

Diakui Max, sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi belum memiliki data mengenai jumlah pengusaha asli Papua, baik yang bergerak di industri kecil maupun usaha kecil menengah (UKM). Padahal, data tersebut sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan sejumlah kebijakan untuk mengangkat dan mensejahterakan pengusaha asli Papua.

Oleh karena itu, Max berharap melalui pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan se-Papua yang dilaksanakan baru-baru ini, instansi terkait kabupaten dan kota dapat segera memprakarsai pendataan di masing-masing wilayahnya.

“Sebab kalau tidak punya data kita akan sangat susah. Sehingga sekali lagi saya katakan harus ada data mengenai jumlah pengusaha asli Papua. Dan ini tentunya menjadi tugas dari kabupaten maupun kota yang punya wilayah dan masyarakat,” imbaunya.

Max menambahkan, berkenaan dengan rencana Pemerintah Provinsi Papua mendorong dibukanya perdagangan ke negara pasifik, pihaknya berkeinginan mendorong pemasaran produk lokal asli Papua.

Dia berharap produk asli Papua dapat serta mampu bersaing dengan buatan dalam negeri. “Sebab dibukanya perdagangan ke negara pasifik akan lebih banyak menguntungkan pemerintah dan masyarakat di provinsi ini, terlebih khusus pengusaha yang ada di Bumi Cenderawasih.”

“Oleh karena itu, kita berharap ada dukungan pemerintah pusat untuk dapat mewujudkan rencana pembukaan jalur perdagangan ke negara pasifik,” tutupnya.