Panitia Pelaksana Seleksi Calon Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), diminta selektif dalam melakukan perekrutan, agar pihak yang terpilih cakap, berkompeten, berkualitas serta mampu berbicara mengenai hak-hak masyarakat Bumi Cenderawasih.

Hal demikian disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, pada pembukaan kegiatan rapat kerja teknis Panpil, Panwas dan sekretariat Panpil anggota MRP periode 2016-2021, Rabu (29/3) di Jayapura.

Gubernur juga mengharapkan agar MRP tak lagi diam, tetapi mampu “berbicara” banyak mengenai masalah Papua baik di tingkat daerah maupun nasional. Sebab masalah pemerintahan dan adat, menjadi tugas pokok dari lembaga MRP.  

“Sebab MRP periode sebelumnya saya akui tidak terlalu banyak berbicara masalah orang Papua. Lebih khusus mengenai persoalan yang terjadi di daerah ini,” kata dia.

Menurut dia, sebagai lembaga kultur, MRP mempunyai peran sangat strategis dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua.

Lembaga ini juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua. Dilain pihak ikut, bertanggungjawab memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua, dengan berpedoman pada penghormatan terhadap adat dan budaya, harkat dan martabat.

“Makanya, saya berharap melalui kegiatan ini, Panwas kabupaten dan Kota, Sekretariat Panpil kabupaten/kota  bisa menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugasnya melakukan perekrutan anggpota MRP.”

“Kami juga mengharpakan seluruh Panpil agar dalam melaksanakan proses pemilihan anggota MRP wajib berpedoman pada Perdasus yang telah ditetapkan. Supaya pelaksanaan kedepan benar-benar berjalan sesuai dengan koridor yang telah diatur. Sekaligus menjadi landasan yuridis baik oleh Panpil provinsi maupun Panpil kabupaten/kota,” terangnya.