Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan masalah pertanahan tak sampai menghambat proses pembangunan di Bumi Cenderawasih, yang saat ini tengah gencar-gencarnya membangun infrastruktur hingga ke wilayah perkampungan.

“Karena itu, saya minta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait supaya memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Dengan harapan kedepan masalah pertanahan tidak sampai menghambat pembangunan yang digalakkan pemerintah daerah,” terang Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura, Rabu (5/4) kemarin.

Dia menyadari, sampai dengan saat ini semejak lahirnya UU Otsus, masalah tanah menjadi satu properti yang kerap memicu persoalan hingga melibatkan pihak pemerintah. Alhasil, muncul banyak pekerjaan rumah yang diemban oleh pemerintahan sebelumnya hingga sekarang.

Dilain pihak, Sekda menilai masih banyak broker (makelar,red) tanah yang turut menginjeksi kelompok masyarakat tertentu, sehingga pada akhirnya turut merong-rong pemerintah daerah, khusus dalam masalah pertanahan.

“Makanya hal ini saya harap harus dikaji dan diteliti dengan baik oleh instansi Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan. Saya juga minta agar teman-teman dari pertanahan supaya (mendata) kelompok maupun orang tertentu yang mempunyai  ide dan konsep yang tujuannya menginjeksi serta memprovokasi masyarakat dalam bidang pertanahan”.

“Karena sejak 2013 hingga sekarang kita melihat ada satu konklusi (simpulan) yang kita ambil bahwa ada satu permainan dan ada satu benang kusut. Dan saya harap tupoksi Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan harus harus menjadi perhatian penuh dalam melihat persoalan ini. Supaya masalah pertanahan kedepan sekali lag tidak menghambat pembangunan yang digalakkan pemerintah daerah,” tuntasnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau Kepala Daerah di kabupaten dan kota agar dapat mengendalikan harga tanah guna menumbuhkan investasi dan industri besar di Provinsi Papua.

Sebab dengan harga tanah yang murah bakal, mengundang para investor untuk berinvestasi di Papua serta turut membangun provinsi ini menuju ke arah yang lebih baik.

“Setidaknya mereka (investor) tidak datang sia-sia ke Papua. Intinya investor harus diyakinkan bahwa harga tanah dibawah kendali pemerintah, agar investasi bisa lebih banyak masuk ke Papua,” kata Lukas.