Gubernur Papua Lukas Enembe minta pelaksanaan tender proyek kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi, dapat rampung dalam bulan ini, sehingga sesegera mungkin beralih fokus pada penyusunan anggaran perubahan 2017 Juni mendatang.

Hal ini disampaikan Lukas dalam pertemuan bersama seluruh Kepala OPD di Jayapura, baru-baru ini. “Tolong semua kegiatan segera disampaikan ke Badan Layanan Pengadaan (ULP) untuk segera ditender. Bulan ini harus semua sudah selesai karena Juni kita ingin fokus pada penyusunan anggaran perubahan,” terang dia.

Lukas mengatakan, selain ingin mempercepat agenda rutin di pemerintahan, pihaknya mendorong penetapan APBD induk 2018 secara tepat waktu.

“Sebab kalu Juni susun anggaran perubahan 2017, di September kita mulai susun APBD induk 2018. Jadi kemungkinan di Oktober kita sudah bisa sahkan APBD induk. Kalau ini semua berjalan tepat waktu maka pelaksanaan program kerja pun bisa rampung tepat waktu,” katanya 

Gubernur juga mengingatkan seluruh OPD agar sekuat tenaga mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Saya minta jangan opini kita turun. Kalau kita opininya turun ini berarti kita tidak berusaha mempertahankan. Kalau bisa hasil pemeriksaan BPK kita WTP lagi,” serunya.

Lukas pada kesempatan itu kembali mengimbau Kepala OPD agar barhati-hati dalam mengelola keuangan instansinya. Yang terpenting, lanjut dia, setiap kegiatan harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

“Apa pun yang dilakukan harus ada pertanggungjawabannya. Pengalaman kita kemarin (KPK masuk ke Papua), bahkan saat ini mantan Kadis PU telah jadi tersangka dan sejumlah staf sedang diperiksa. Jadi hati-hati”.

“Saya juga minta jangan sekali-kali bicara atas nama Gubernur. Saya harap Kepala OPD kerja secara profesional. Karena kita sekarang dalam pengawasan KPK. Jangan keluar dari prosedur apalagi sekarang sudah jamannya E-Government. Sekarang tidak ada ruang lagi untuk kegiatan tambahan. Makanya saya minta 100 rupiah pun yang dipakai semua wajib dipertanggungjawabkan. Jangan coba-coba lagi ada masalah,” imbaunya.