Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Papua tengah mendorong pembentukan Dewan Riset Daerah, untuk mendukung penyelidikan terhadap suatu masalah pembangunan, perekonomian, sumber daya alam serta hal terkait lainnya secara tersistem, kritis dan ilmiah, guna mendapatkan fakta baru dan penafsiran yang lebih baik.

“Sekarang yang belum di Papua in ikan Dewan Riset Daerah. Makanya sekarang kita ingin dorong untuk dibentuk, supaya dewan ini kedepan bisa hasilkan satu inovasi baru dala mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua,” terang Kepala Balitbangda Papua, Laduani Ladamai, di Jayapura, akhir pekan kemarin.

Dia mengatakan, Dewan Riset Daerah ini nantinya akan membantu Balitbangda dalam mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar, serta sejumlah hal yang menjadi permasalahan, mengapa belum dapat disejahterakannya seluruh masyarakat di tanah ini.

“Padahal Papua memiliki kekayaan yang sangat besar. Namun belum seluruh dari potensi itu dapat digali untuk memajukan masyarakat di negeri ini,” ucapnya.

Laduani mengatakan, baru-baru ini pihaknya telah mengidentifikasi lima persoalan mendasar yang perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama, masalah pertanahan yang harus dituntaskan supaya dapat dijadikan sebagai aset bagi masyarakat untuk mensejahterakan dirinya sendiri dan keluar.

Sementara Kedua, mengelola sumber daya alam (SDA) dengan baik dan terarah. “Selama ini memang sudah dilakukan tapi sayangnya dari satu produk atau nilai tambah itu belum kita tangani secara sungguh-sungguh mulai dari hulu hingga ke hilirnya. Sehingga suatu produk yang dihasilkan kurang memiliki nilai tambah yang tinggi,” sebutnya.

Selanjutnya yang ketiga, kata dia, menyangkut persoalan konektivitas atau transportasi. “Sebab apa pun yang kita produksi, amat disayangkan apabila tidak bisa diangkut atau dipasarkan ke luar daerah,” sambung dia.

Sedangkan keempat adalah faktor infrastruktur, dimana yang utama dan terpenting adalah memiliki jaringa listrik atau energi. “Karena listrik mempunyai potensi dan peluang untuk menghasilkan pendapata. Nah inilah yang kita lagi upayakan untuk bisa diwujudkan karena investasi tak dapat berjalan maksimal bila tak ada energi,” sambung dia.

Sementara yang terakhir, tambah dia, mengenai aturan atau regulasi. “Apa pun yang kita buat kalau tidak punya satu regulasi yang kuat untuk mendukung, maka semuanya sia-sia. Makanya kita coba dorong untuk ada regulasi, karena aturan ini mengatur sampai ke hal-hal yang bersifat teknis”.

“Tak lupa kita juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Papua Barat supaya persoalan Papua bisa kita atas bersama. Sebab di Papua Barat memiliki banyak tenaga ahli, salah satunya di bidang pertanian, sehingga harapannya kedepan Papua lebih maju dan sejahtera,” tutupnya.