Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP), yang diantaranya mengagendakan pembahasan pembayaran gaji karyawan yang sudah setahun menunggak.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pemerintah provinsi tak pernah tutup mata dengan keluhan karyawan PT. PRP. Dia memastikan keputusan pembayaran gaji karyawan yang menunggak setahun, dipastikan setelah digelar RUPS.

“Saya sudah jelaskan kepada para karyawan ini bahwa ada mekanisme untuk membayar gaji mereka. Yaitu melalui RUPS yang nantikan akan membahas untung dan rugi perusahaan. Kalau ada untung pasti akan disepakati untuk membayar gaji mereka”.

“Kalau rugi, tentunya akan ada keputusan lain oleh pemegang saham. Misalnya mencari solusi untuk bagaimana memenuhi tuntutan gaji karyawan yang sudah setahun belum dibayarkan,” terang Elysa kepada pers, usai menemui puluhan karyawa PT. PRP yang menggelar aksi demo di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (26/4)

Elysa mengaku sangat memahami kekecewaan dari pada karyawan PRP. Hanya saja ia meminta mereka untuk bersabar, sebab untuk menyelesaikan pembayaran gaji tersebut, harus menempuh mekanisme RUPS.

“Makanya tadi saya imbau mereka untuk tetap bersabar sampai proses RUPS selesai. Karena inilah langkah yang dapat dibuat pemprov untuk menjawab tuntutan mereka. Hanya saja, sekali lagi saya katakan ada langkah dan proses yang harus dijalani,” ucap dia.

Dikatakan, saat ini instansi terkait melalui Biro Perekonomian Setda Papua tengah menyiapkan pelaksanaan RUPS PT. PRP. Setelah persiapan 100 persen, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan melaporkan kepada Gubernur, sekaligus meminta waktu kapan pelaksanaan RUPS dihelat.

“Tentu kita berharap secepatnya dilaksanakan RUPS. Intinya kalau semua administrasi sudah siap maka kita akan segera minta waktu kepada bapak gubernur untuk putuskan kapan RUPS. Dengan begitu kita harap bisa segera ada solusi bagi karyawan yang belum terima gaji,” katanya.