Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, mendorong pembangunan kantor samsat di seluruh kabupaten, guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) di Bumi Cenderawasih.

Hal demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua Gerson Djitmau, di Jayapura, Selasa (2/5) kemarin.

“Sebab dengan dibangunnya kantor samsat di seluruh kabupaten, kita yakin dapat memaksimalkan penerimaan daerah. Sehingga selanjutnya dapat berkontribusi bagi pembangunan di tanah ini”.

“Memang pada 2016 lalu, beberapa kantor Samsat sudah diresmikan oleh bapak Gubernur, tapi kita akui masih ada beberapa kabupaten pemekaran yang belum dibangun. Tapi rencana pembangunan kantor samsat di wilayah kabupaten sudah masuk dalam tahap perencanaan tahun ini. Harapannya bisa segera rampung secepatnya,”kata dia.

Sementara itu, Gerson mengatakan instansinya menargetkan untuk mendapat PAD sebesar Rp 1 triliun hingga akhir tahun ini.

Untuk mencapai target itu, pihaknya bakal melakukan evaluasi atas kinerja maupun penerimaan di seluruh Papua secara berkala, termasuk untuk objek-objek pajak, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), pajak rokok serta  pajak air permukaan kepada PT. Freeport Indonesia.

 “Yang jelas kami akan berupaya sekuat tenaga supaya bisa mengoptimalkan PAD pada tahun ini. Paling tidak bisa mempertahankan target PAD tahun sebelumnya. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di tanah ini, sesuai visi dan misi Gubernur Papua,” ucap dia

Pada kesempatan itu, Gerson menuntut PT. Freeport Indonesia untuk segera melunasi utang pajak air permukaan sebagaimana putusan pengadilan pajak Jakarta.

Sebeb putusan pengadilan pajak Jakarta bersifat final dan mengikat. Sehingga demikian perusahaan tambang emas raksasa asal Amerika Serikat ini sudah tak bisa lagi menempuh jalur hukum lain.