Pemerintah Belanda tertarik mengajak Provinsi Papua untuk kerja sama di bidang pencegahan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Hak Asasi Manusia Belanda Kees van Baar kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, dalam kunjungannya ke Kota Jayapura, Kamis (4/5) kemarin.

Menurut Kees, selain membahas upaya pencegahan kekerasan di Papua, Dubes Kees bersama Gubernur Lukas membahas masalah pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih yang hingga saat ini belum ada penyelesaian.

"Tentunya kita membahas mengenai isu apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat Papua. Sehingga kita ingin mengajak supaya Pemprov Papua bisa bersama-sama menangani hal itu,” kata dia.

Selain itu, Kees mengatakan, dalam kunjungan ini pihaknya juga mengevaluasi sejauh mana program kerja sama yang dijalankan sebelumnya dengan Papua, lebih khusus pada program-program kemasyarakatan.

"Tentunya kita merasa senang bisa berada di Papua dan membantu juga melihat secara langsung apa yang terjadi di wilayah ini,”jelasnya.

Sekedar diketahui, Pemerintah Belanda cukup tertarik menawarkan sejumlah program kerja sama kepada Papua. Dimana sebulan yang lalu, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol mengunjungi Provinsi Papua membahas masalah politik dan pembangunan, yang telah dan sementara berlangsung di Bumi Cenderawasih.

Kehadirannya pun disambut Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura.

“Kerajaan Belanda sangat tertarik dengan masalah politik dan pembangunan. Mereka pun ke Papua untuk berbagi pengalaman yang kiranya dapa berbuat sesuatu hal yang positif bagi provinsi ini,” terang dia.

Menurut Hery, dalam pertemuan itu Pemerintah Kerajaan Belanda juga menawarkan sejumlah program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Dilain pihak, Pemerintah Belanda pun mendukung terlaksanannya Pilkada yang aman, damai dan demokratis di Papua.

Sementara Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Rob Swartbol mengatakan pihaknya sangat ingin mengetahui masalah pembangunan dan politik.

“Kita juga ingin mengecek masalah pembangunan yang kita bisa terapkan disini untuk kesejahteraan masyarakat”.

“Termasuk sejauh mana kerja sama yang sudah berjalan antara Pemerintah Belanda dengan Polda Papua terkait dengan pembentukan polisi masyarakat (Polmas) di wilayah Papua. Dimana kerja sama ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan polisi,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Belanda selalu berprinsip ingin memberikan perhatian yang besar terhadap Indonesia dan termasuk Papua.