Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua memberi imbauan agar korban penipuan SK CPNS palsu, segera melapor ke polisi.

Kepala BKD Provinsi Papua Nicolaus Wenda mengatakan, dengan melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib, diharapkan bisa memberi efek jera kepada pelaku, yang telah merugikan masyarakat dengan mengatasnamakan pemerintah.

“Saya minta korban segera melapor ke pihak berwajib. Sehingga ada efek jera,” terang dia di Biak, kemarin.

Dia mengatakan, saat ini BKD Papua masih sementara berupaya menelusuri jaringan pembuat SK CPNS palsu Formasi 2013, yang saat ini pelakunya masih sementara dicari. Sementara kendala yang dihadapi, pihak korban pun sampai saat ini belum melaporkan kerugian yang dideritanya kepada penegak hukum.

“Memang sebelumnya korban sudah mendatangi saya untuk mengecek SK CPNS yang dikantonginya asli atau tidak. Namun sampai saat ini korban pun tak diketahui keberadaannya apalagi melapor ke polisi. Sehingga ini menjadi kendala kita untuk pengungkapan kasusnya,” ucap dia.

Dia menambahkan, sistem penerimaan CPNS saat ini menggunakan sistem online, sehingga  kecil kemungkinan  terjadi kebocoran. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk waspada dan tak tertipu dengan oknum yang menawarkan bantuan tanpa melalui proses perekrutan yang diumumkan oleh pemerintah yang berwenang.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, BKD Papua mendapati upaya pemalsuan SK CPNS Formasi 2013 oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Beberapa waktu lalu ada masyarakat yang datang ke BKD mengecek kebenaran apakah SK CPNS yang diterimanya benar-benar asli atau palsu. Ternyata setelah kami cek dalam data di BKD Papua, yang bersangkutan tidak ada nama pada aplikasi atau data base,” kata Nicolaus.

Menurut dia, kasus ini belum dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebab BKD masih ingin mencari tahu siapa pelaku pemalsuan tersebut. “Kita juga ingin cari tahu siapa saja yang terlibat. Setelah itu baru kita laporkan,” terangnya.

Sementara ditanya apakah ada keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), Nicholaus menampiknya. Ia mengindikasi pelaku pemalsuan merupakan orang luar, karena menemukan sejumlah kesalahan dalam format penulisan di SK.

“Kalau kami lacak, SK Palsu itu sepertinya yang membuat diluar ASN. Karena didalam fotmat penerbitan SK itu tidak sembarang dan ada ketentuan. Tetapi yang kami dapat kemarin ada penulisan dalam SK itu salah. Apalagi NIP Kepala BKD dan pangkat salah penulisan,” aku dia.