Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Papua Djuli Mambaya menilai Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) lamban dalam melakukan proses tender atau lelang proyek.

Dari 180 paket yang telah masuk ke biro tersebut sejak tanggal 20 April lalu, baru delapan pekerjaan yang ditayangkan dan baru masuk tahap perencanaannya saja.

“Makanya, saya memindahkan staf untuk berkantor di teras Biro ULP Papua. Harapannya supaya bisa segera mendorong proses lelang”.

“Karena jika terlambat, kita khawatirkan semuanya bisa berimbas kepada rakyat. Sebab dana sebesar Rp 2 triliun yang belum dilelang ini kami kuatir tidak terserap, jika proyeknya lambat dimulai,” kata dia melalui pesan pendek kepada harian ini, Selasa (30/5) kemarin. 

Menurut Djuli, saat ini instansi yang dipimpinnya itu tengah menjadi sorotan para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun lembaga DPRP, yang mengharapkan terjadi pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang radikal berupa jalan dan jembatan.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan proses tender dapat segera dilakukan agar pembangunan ruas jalan dan jembatan boleh rampung tepat waktu.

“Sebab menjadi tanggung jawab saya supaya dana Rp 2 triliun ini harus dimanfaatkan seluruhnya. Dengan demikian pembangunan jembatan dan jalan di Papua bisa berdampak positif bagi rakyat,” kata dia.

Sementara itu, Djuli mengaku sepakat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mendorong pembangunan infrastruktur guna menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sebab kondisi Papua saat ini diyakini belum cukup menjual dan mampu menarik minat investor dari luar negeri.

“Oleh karena itu, Pemprov harus perlu terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk menarik minat investor dalam maupun luar negeri. Sehingga kita harapkan bantuan ULP supaya bisa segera merampungkan tender,” imbaunya.