Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua mengharapkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada tahun ini, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin, guna meningkatkan pendapatan serta mengurangi angka pengangguran.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, di Jayapura, Rabu (7/6).

Dia juga mengajak seluruh SKPD di Papua untuk turut membantu membuka lapangan pekerjaan dengan memberi kesempatan kerja kepada masyarakat, baik dalam bidang pertanian, perkebunan, serta pekerjaan umum.

"Seperti proyek-proyek di instansi kita harap tidak hanya bersifat padat modal, tetapi padat karya juga. Sehingga untuk kegiatan padat karya ini masih bisa dilakukan masyarakat”

"Ini apa artinya, tentu ikut membuka kesempatan kerja yang banyak kepada masyarakat. Terutama untuk masyarakat asli Papua yang notabennya berpendidikan rendah,” ucap dia.

Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Tenaga Kerja berkomitmen kuat untuk terus menurunkan angka pengangguran. Diantaranya dengan tetap memberikan perhatian sungguh-sungguh maupun kesempatan kerja kepada masyarakat.

“Dimana pada 2016 tingkat pengangguran di Papua mulai berangsur-angsur menurun. Ini penyebabnya, karena ketersediaan kesempatan kerja yang cukup. Belum lagi ada banyak investasi yang masuk dan sejumlah proyek-proyek terbangun," ucapnya

Ia menambahkan, penurunan tingkat pengangguran pada tahun lalu juga tak lepas dari program-program SKPD yang ikut turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama untuk sektor-sektor pertanian maupun perkebunan.

"Dimana, ada perluasan wilayah-wilayah sektor pertanian maupun perkebunan. Ini  kan berkontribusi sangat besar dalam pengurangan angka pengangguran," tutupnya.

Sebelumnya, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan RI, Harry Azhar Azis menyebut tingkat pengangguran dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi yaitu 3,99 persen, 3,35 persen, dan 3,96 persen.

Dimana tingkat pengangguran Provinsi Papua 2016 lebih rendah dari tingkat pengangguran nasioal sebesar 5,61 persen.

Namun demikian, ujar ia, jika dilihat dari indikator kemakmuran masyarakat lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan gini ratio, Provinsi Papua dalam tiga tahun terakhir 56,76, 57,25, dan 58,05 atau berada terbawah dari nasional sebesar 70,18.

Demikian juga gini ratio di Papua dalam tiga tahun terakhir berfluktuasi di tingkat 0,41, 0,42, dan 0,39 atau lebih rendah dari gini ratio nasional sebesar 0,40.