Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua mempertanyakan alasan belum dilibatkannya pemerintah provinsi dalam pembahasan mengenai kepentingan PT. Freeport Indonesia, padahal perusahaan tambang emas raksasa tersebut, berkedudukan di Bumi Cenderawasih.

Kepada harian ini, Kepala ESDM Papua Bangun Manurung menyebut belum tahu penyebab tak dilibatkannya Papua dalam pembahasan Freeport. Meski begitu, ia tak berani menduga-duga apa alasannya, sebab yang mengkoordinir pembahasannya, adalah Kementerian ESDM di Jakarta.

“Yang helas Pemprov Papua tidak ikut serta dalam pembahasan masalah (Freeport). Belum tahu alasannya apa. Satu hal yang pasti kami belum duduk bersama-sama untuk membahas item per item atau apapun mengenai Freeport, saham, atau apapun mengenai perusahaan ini," terang dia di Jayapura, kemarin.

Lucunya lagi, seloroh Bangun Manurung, dirinya lebih banyak tahu masalah Freeport dengan Pemerintah Pusat dari media massa. "Jujur selama saya lebih banyak dengar dari media massa saja. Yang pasti kita masih menunggu dari pemerintah pusat untuk memanggil kami untuk ikut duduk membahas,” terang dia

Oleh karenanya, Bangun berharap agar pemerintah pusat tak lupa untuk melibatkan Papua. Sebab perusahaan tambang itu berkedudukan di Papua sehingga mesti ada dampak bagi pemerintah dan masyarakat setempat.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mendukung Pemerintah Pusat yang tengah bernegoisasi untuk memiliki 51 persen saham di perusahaan tambang emas raksasa PT. Freeport Indonesia.

Meski begitu, Lukas mengingatkan pemerintah pusat agar tak lupa terhadap hak yang mesti diterima masyarakat Papua. Ia berharap masyarakat setempat turut mendapat bagian dari 51 persen saham yang sementara diupayakan pemerintah pusat tersebut.

“Pusat ingin dapat 51 persen saham Freeport, ok. Tapi saya ingatkan orang Papua harus punya bagian juga didalam 51 persen itu.  Ini harus kita sepakati,” terang dia.