Kepala SKPD Wajib Tanggung Jawab Bila Ada Masalah Dalam Pekerjaan

Gubernur Papua Lukas Enembe menolak bertanggung jawab terhadap segala bentuk pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pemerintah daerah (SKPD).

Lukas Khawatir kasus pembangunan jalan ruas Kemiri – Depapre sepanjang 24 km yang merugikan negara Rp 42 miliar sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, kembali dialamatkan kepadanya padahal dirinya bukan sebagai pengguna anggaran.

“Ada yang bilang Gubernur bertanggung jawab terhadap ruas Kemiri – Depapre yang kini di tangani KPK. Itu tidak ada urusan dengan saya. Kalau ada kesalahan yang bertanggungjawab adalah pengguna anggaran (Kepala SKPD-nya). Jadi saya harap jangan lagi terjadi seperti kasus ruas Kemiri -Depapre sampai hari ini belum tahu kelanjutannya.

“(Mantan) Kepala Dinasnya belum ditangkap, padahal Pejabat Eselon III dan IV sudah diperiksa bahkan telah mengaku (bertanggung jawab terhadap kerugian negara itu). Makanya, ini jadi pengalaman kita jangan bilang ini Gubernur (yang tanggung jawab). Saya katakan tidak, kamu (Kepala SKPD) yang bertanggung jawab karena merupakan pengguna anggaran,” tegas dia, dalam Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (19/6) kemarin.

Lukas Juga menegaskan tak pernah mengintervensi Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melakukan proses tender. Ia bahkan meminta instansi tersebut untuk independen dan transparan dalam sebuah proses pelelangan.

“Sehingga pihak ketiga yang menang tender, adalah mereka yang memenuhi persyaratan bukan karena penunjukan”.

“Dan sekali lagi tidak ada intervensi dari Gubernur. Siapa yang lolos semuanya sesuai aturan dan berarti dia yang berhak,”jelasnya. 

Lukas menambahkan dirinya hanya meminta agar Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, agar melakukan seleksi ketat terhadap pihak ketiga yang akan mendaftar. Sebab dikhawatirkan yang menjadi pemenang, justru tak menjalankan tugas sebagaimana mestinya

“Yang jelas saya selalu katakan siapa pun yang menang pekerjaannya harus dipertanggungjawabkan dan beres. Jangan asal menang tapi pekerjaan jadi hambatan. Intinya orang yang menang harus bisa berhasil dan sukses dan di lapangan pekerjaan 100 persen,” pungkas dia.