Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengharapkan masalah geografis tak menghambat upaya penanganan korupsi di wilayah kabupaten. Sebab diketahuinya, wilayah kabupaten memiliki kebijakan sendiri dalam upaya penanganan korupsi.

“Makanya saya katakan penanganan korupsi di Papua saat ini sudah mulai jalan dan terlaksana. Apalagi saat ini baik kabupaten dan kota sudah memiliki komitmen kuat melaksanakan pemerintahan yang bersih dan transparan,” terang Hery di Jayapura, Rabu (12/7) kemarin, saat pembahasan draft rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama 20 pemerintah kabupaten di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Ia juga menilai pemerintah kabupaten memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi. Hal ini sebagaimana rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang tengah digagas oleh pemerintah provinsi.

“Apalagi beberapa waktu lalu Pemprov Papua telah melaunching sistem online perencanaan dan penganggaran, perijinan dan pendapatan daerah atau yang dikenal dengan e-government sebagai bagian dari Rencana Aksi program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Papua”.

“Termasuk melaunching sistem perencanaan dan penganggaran online seperti e-Musrenbang, e-Planning dan e-Budgeting,” katanya.

Meski begitu, lanjut dia, pihaknya mengajak semua pihak terkait untuk tak mengkesampingkan tantangan pemerintahan kabupaten yang walaupun secara silogisme politik tidak bisa diterima.

“Tetapi hal itu menjadi tantangan dan realita yang dihadapi pemerintah di Papua, khususnya daerah pedalaman”.

“Makanya penyusunan rencana aksi ini saya nilai positif sebagai respon dari Pemprov Papua terhadap program pencegahan tindak pidana korupsi untuk diterapkan diseluruh wilayah diatas tanah ini,” harapnya.