Pemerintah Provinsi Papua mengakui hingga saat ini, masih kekurangan tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, Ribka Haluk, di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Kamis (13/7).

“Sampai saat ini Papua masih membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bertugas sebagai tenaga pendamping PKH”.

“Karena itu, kita harap bisa segera merekrut sumber daya manusia tenaga pendamping PKH, paling tidak akan diutamakan lulusan sarjana yang memiliki pengalaman di bidang sosial. Sehingga program pendampingan dapat berjalan maksimal,” terang dia.

Dia mengatakan, keberadaan program PKH diyakini mampu mendorong keluarga miskin untuk mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial yang lebih baik. Hanya saja, untuk dapat mewujudkannya pemerintah kabupaten/kota diharapkan menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup dan memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kalau kita lihat sarana Puskesmas masih terbatas, juga lembaga pendidikan seperti SMA yang lebih banyak berlokasi di wilayah ibukota”.

“Karena kalau di distrik SD mungkin sudah ada tapi hasil pengamatan kami di beberapa kabupaten gurunya tidak cukup tersedia. Nah ini kan kondisi ini yang menjadi bagian yang harus dibuka kepada publik," kata dia.

Pada kesempatan itu, Ribka mengaku akan memprioritaskan perekrutan tenaga pendamping PKH lebih mengutamakan Orang Asli Papua (OAP). Sehingga ia pun berharap hal ini dapat menjadi perhatian pihak Kementerian Sosial.

“Apalagi perekrutannya tidak hanya dilakukan secara online, tetapi dilakukan juga secara offline. Sehingga kita harap dengan kemudahaan ini bisa memberi ruang yang lebih banyak bagi OAP untuk diterima sebaga tenaga PKH,” tuntasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Papua memastikan seluruh kabupaten di Bumi Cenderawasih bakal menerima Program Keluarga Harapan.

Ia mengatakan pihaknya sudah memfasilitasi penandatangan kerja sama antara Kementerian Sosial dan seluruh kabupaten/kota di Papua.

“Kita pastikan di 2017 mendatang seluruh kabupaten/kota akan menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Penandatangan sudah dilakukan,” kata dia.